Opinion Peblika

Opinion Peblika
Di Rumah Ini (desa Liya) Insya Allah Jika Tuhan Meridhoi, Menjadi Ujung Tombak Pergerakan : "Rumah Aspirasi Rakyat Untuk Kebangsaan"

Rabu, 14 Maret 2012

SEJARAH KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

OLEH : HERU SRIKUMORO/KOMPAS




1331216403630119664

   Pelayanan pengisian bahan bakar minyak   BBM) di SPBU 31.10202 Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (4/7/2011). 


Sejarah Kenaikan BBM: Soekarno 12X, Soeharto 18x, Habibie 1X, Gus Dur 1X, Mega 2X, SBY 3X

Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini merupakan tindakan yang tidak populis. Secara politik maupun ekonomi, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan memancing reaksi, baik oleh politikus, mahasiswa maupun masyarakat. Namun kalau melihat beban yang harus ditanggung pemerintah dengan asumsi harga minyak dunia di APBN US$ 90 per barel, niscaya keuangan negara akan terganggu, ketika harga minyak sekarang menembus angka di atas US$ 115 per barel. Bisa dibayangkan, kalau setiap kenaikan 1 rupiah dari asumsi APBN US$ 90 per barel negara harus memberikan subsidi sekitar 20 triliun per bulan, berapa ratus triliun rupiah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi BBM.

Tentunya pemerintah sudah berhitung, ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Termasuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Komitmen pemerintah untuk menambahkan anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bisa dilihat sebagai bentuk dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang otomatis akan menyelamatkan anggaran. Artinya, ada dana yang memang bisa diposkan untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur, bantuan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, kalau dilihat dari sejarah republik ini, kenaikan BBM sudah biasa terjadi. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, BBM dinaikkan sebanyak 12 kali. Pada masa Presiden Soeharto, BBM naik sebanyak 18 kali. Presiden Habibie hanya sekali menaikkan harga BBM di masa pemerintahannya yang hanya berlangsung 1 tahun. Sementara itu pada masa Gus Dur 1 kali naik dan Presiden Megawati, BBM naik sebanyak 2 kali, ditambah 7 kali penyesuaian harga BBM. Sedangkan pada masa SBY, termasuk pada April nanti, BBM naik sebanyak 3 kali. 

Namun yang perlu dicatat, dari sekian periode pemerintahan, pada pemerintah SBY terjadi kebijakan penurunan harga BBM. Terhitung, sudah tiga kali pemerintahan SBY menurunkan harga BBM. 

Benang merah yang bisa ditarik dari apa yang terjadi pada pemerintah SBY terkait BBM adalah ada sebuah rasionalisasi harga. Artinya, kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tidak bersifat mutlak. Pada satu kondisi ekonomi sedang bagus, harga minyak dunia juga bagus, kemungkinan terjadi penurunan harga BBM bersubsidi sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, tidak seharusnya para elit politik melakukan politisasi terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Toh sebenarnya pemerintah tidak otoriter dalam rencana kenaikan harga BBM. Karena sebelumnya, rancangan kenaikan, termasuk APBN Perubahan terlebih dahulu diajukan ke DPR. Artinya, kalau kemudian harga BBM dinaikkan, hal itu merupakan keputusan bersama dan menjadi sebuah kebijakan yang sudah dihitung untung dan ruginya. 

Perlu dimengerti juga, jauh sebelum rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah melalui Presiden SBY sendiri, dan juga Menko Perekonomian menyatakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menaikkan harga. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan pembatasan, pemberdayaan energi alternatif. Namun realitasnya, harga minyak dunia terus meroket dan hal itu sangat tidak aman untuk anggaran negara. Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalangan elit politik, mahasiswa dan masyarakat yang selama ini hanya melihat dengan satu kacamata bahwa menaikkan harga BBM sama saja menyengsarakan rakyat. Semoga bisa merubah paradigma itu.(Salam)

Sumber : http://regional.kompasiana.com/2012/03/08/sejarah-kenaikan-bbm/