Opinion Peblika

Opinion Peblika
Suasana Foto Bersama Setelah Acara Budaya

Jumat, 19 Desember 2014

MENDAGRI KOORDINASI BARENG KPK SOAL REKENING GENDUT KEPALA DAERAH



Oleh : Imanuel Nicolas Manafe (Wartawan Tribunnews.com)

                Kamis, 18 Desember 2014 15:35 WIB

 



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait temuan rekening 'gendut' para Kepala Daerah.

"Besok kami jam dua diundang KPK untuk koordinasikan masalah di Kemendagri," ujar Tjahjo usai menghadiri Musrenbang Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Tjahjo mengatakan pihaknya juga ingin mengetahui, sejauh mana bawahannya di daerah, yang kini menjadi pusat perhatian lembaga antirasuah itu.

"Setidaknya sebagai menteri, kami tahu aparat kami yang dalam tanda kutip sedang dalam pencermatan," imbuh politikus PDI Perjuangan itu. 

Beredar beberapa hari lalu nama-nama kepala daerah maupun mantan kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Hal itu berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Nama-nama yang beredar antara lain, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.



Sumber :


KEJAGUNG SEGERA PERIKSA GUBERNUR SULTRA TERKAIT REKENING GENDUT




Oleh : Media On Line (Tribunnews.com)

           Selasa, 16 Desember 2014 20:18 WIB




Gubernur Sultra, Nur Alam
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung segera memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam sebagai saksi penyelidikan temuan transaksi mencurigakan dan 'rekening gendut' dari Pusat Pelaporan dana Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kasusnya sudah masuk tahap penyelidikan. Dan yang bersangkutan sudah pernah dimintai keterangan lama, lupa bulan apa. Namun, setelah kami dapat LHA (Laporan Hasil Analisis, red) dari PPATK, yang bersangkutan akan didatangkan kembali untuk dimintai keterangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Menurut Tony, transaksi mencurigakan Nur Alam adalah satu di antara delapan kepala daerah Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi mencurigakan yang diserahkan PPATK dan tengah ditangani Kejagung.

"Terhadap yang lain, belum bisa saya sampaikan karena masih dalam penelaahan," ujarnya.
Informasi yang diterima Tribun, transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening Gubernur Sultra mencapai 4,5 juta Dolar AS atau senilai Rp 56,3 miliar (Rp 12.518/Dolar AS). Uang itu ditransfer dari rekening perusahaan tambang di Hong Kong ke rekening Gubernur Sultra melalui empat kali pengiriman pada 2011.

"Transaksi yang dilaporkan PPATK memang segitu. Dana itu dikirim dari perusahaan yang jual beli tambang yang kemudian masuk ke rekening Nur Alam," ujar seorang penegak hukum di Kejagung belum lama ini.

Adapun harta kekayaan Nur Alam selaku politisi PAN yang dua kali menjabat Gubernur Sultra, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor ke KPK mencapai Rp 31,165 miliar.


Sumber :

Rabu, 17 Desember 2014

FOKE & NUR ALAM MASUK PUSARAN REKENING GENDUT 10 KEPALA DAERAH



Oleh : Reza Aditya (Media On Line)
            Tuesday, 16 December 2014 - 13:13


 Ketua KPK Abraham Samad
 

Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) masuk dalam daftar kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menganalisa dan menyelidiki rekening milik para kepala daerah. Hasilnya, ditemukan 10 rekening gendut dengan transaksi yang tidak wajar dilaporkan kepada KPK. 

"Iya dia (Foke) ada," kata Abraham ketika dikonfirmasi nama Foke oleh wartawan di kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa (16/12). 

Mantan Gubernur DKI itu bukan satu-satunya yang terindikasi. Abraham juga mengkonfirmasi ada nama Nur Alam. Gubernur Sulawesi Tenggara itu juga masuk dalam Laporan Hasil Analisa (LHA) PPATK. 

"Iya ada juga Gubernur Sulawesi Tenggara," kata Abraham.  

Saat ini, KPK tengah mengkaji nama kepala daerah di dalam laporan PPATK. Abraham bersama seluruh jajaran sedang meneliti jikalau ada indikasi dari laporan rekening itu yang mengarah ke tindak pidana. Kalau terbukti, KPK akan langsung memproses ke level selanjutnya. 

"Jika nanti dari hasil kajian rekening gendut itu ada perbuatan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi akan kami tindaklanjuti jadi pembuktian. Karena kan bisa dideteksi ya, berapa profil gaji mereka berapa kekayaannya sebagai negara," kata Abraham (adn/cr1). 

Sumber :