"2012" DEMONSTRASI BBM DAN PENGGULINGAN SBY SERTA MITOS DUNIA KIAMAT

OLEH : SYAHNUDIN SYAHDEN
Kamis 15 Maret 2012

           Ada apa dengan kondisi Indonesia di tahun 2012 dan bagaimana nasib Indoensia setelahnya ? ini tanda tanya besar bagi kita apakah dengan banyaknya demonstrasi yang terjadi di seluruh pelosok Negara Indoensia atas masalah yang dialami baik secara internal maupun ekternal, menjadi pemantik terhadap jatuhnya SBY, dan kejatuhan SBY adalah tanda kiamat sudah dekat bagi Negara ini dan kehancuran Negara ini menjadi tanda kehancuran Bumi ini yang berarti bahwa bentuk penolakan terhadap BBM menjadi reaksi kebencian terhadap SBY yang berakibat pada jatuhnya rezim SBY karena bagi penulis : aku tak mau kiamat datang dalam kondisi aku tak bisa membahagiakan diri dan sesama orang disekelilingku? Nasib Indonesia dan Dunia penandanya ada pada SBY, bukan karena keberhasilan yang telah dilakukan oleh SBY tapi sepertinya Tuhan menjadikan SBY sebagai symbol sosok atas kejahatan dan keburukan di bumi ini atas prestasi menderitakan rakyat dan patut mendapatkan hadiah Nobel.

Demonstrasi BBM

Sudah 2 periode presiden RI memimpin Negara ini dan sudah dua kali pula SYB menaikkan harga BBM, Jika tahun ini benar bahwa harga BBM akan dinaikkan. Titik terberat yang dirasakan oleh pemerintahan SBY adalah kebijakan yang akan diumumkan oleh pembantu-pembantunya (tidak mungkin SBY yang akan membacakan keputusan naikknya harga BBM; seperti biasanya demi untuk menjaga citra) adalah masyarakat Indoensia sendiri. 


Kondisi masyarakat akan dibuat kelimpungan dengan naikknya harga BBM ini sudah pasti akan diikuti dengan naikknya seluruh barang dan jasa ekonomi di seantero negeri ini. Lihat saja sebelum BBM naik harga sembako di pasar-pasar saja sudah mengalami kenaikan apalagi jika sudah ada keputusan dari pemerintah akan naiknya harga BBM ini, maka harga yang sudah mengalami kenaikan justru naik dua kali. Siapapun pasti gelisah dengan isu ini…!!!

Bentuk kegelisahan masyarakat inilah yang mendorong mahasiswa dan kaum intelektual kelas menengah membentuk konsolidasi atas nama aliansi dan lain sebagainya untuk turun menyatakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM. Terjadilah banyak demonstrasi diseluruh pelosok nusantara dan tidak tanggung-tanggung demontrasi mahasiswa pun selalu berakhir dengan keributan dan kerusuhan meski pemerintah berbalik menyalahkan mahasiswa dan seluruh organ penggerak demontrasi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tapi akhirnya pemerintah akan tetap menaikkan harga BBM.

BBM akan pasti dinaikkan, pemerintah hanya menunggu waktu yang tenang agar masyarakat tidak kaget dan risau dengan kebijakan yang tidak populis tersebut. Yang paling penting dari gejolak kenaikan BBM ini adalah bagaimana pemerintah melakukan upaya yang baik dengan sistem yang adil selayaknya seorang pemimpin Negara memberikan yang terbaik buat warganya, karena tidak mungkin dikatakan pemimpin Negara kalau tidak ada warganya. Pemerintah pasti akan memutar otak untuk menemukan formulasi yang tepat dengan kata kunci BBM naik dan masyarakat tidak dirugikan.


Tapi bagaimanapun caranya, pemerintah akan kesulitan menerima goncangan dari masyarakatnya sendiri karena tidak ada sesuatu hal yang diurus selama pemerintahan SBY yang berhasil sampai tuntas, terutama dalam menangani kasus korupsi besar. Ketidakmampuan pemerintah inilah yang membuat masyarakat Indonesia menaruh mosi tidak percaya terhadap SBY dan konco-konconya, sehingga apapun kebijakan yang menyangkut tentang BBM tidak akan bisa dirasionalisasikan dihadapan mayarakat Indonesia karena Ketidak percayaan terhadap pemerintah SBY telah tumbu bak tumor ganas yang siap merongrong masa kekuasaannya hingga berakhir dengan hormat tanpa sejarah terhormat.

Penggulingan SBY; turun dengan hormat tanpa sejarah terhormat

       Ketidak percayaanlah yang menjadi masalah berat bagi pemerintah hari ini, faktor utama dari kenaikkan BBM ini dipicu oleh konflik Amerika-Israel terhadap Iran meski begitu rakyat Indonesia tetap menuntut pemerintah mencari jalan keluar dari Konflik tersebut jangan sampai berefek negative terhadap Indonesia. Kalaupun hal tersebut sangat sulit untuk dicarikan formulasi agar BBM tidak naik maka daya dukung internal dari warga Negara Indonesia harus kuat dan solid. Namun apa yang bisa membuat masyarakat kuat dan solid di tengah begitu banyaknya masalah hukum dan kasus korupsi yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas, lebih parahnya lagi masalah hukum dan kasus korupsi banyak dialami oleh kader-kader dari partai yang membawa SBY menjadi presiden dalam 2 periode. Mengapa bisa terjadi….!!!


Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan krisis kepercayaan yang dialaminya? SBY harus dijatuhkan secara hormat meski tak harus memiliki sejarah terhormat, sebab SBY tidak mungkin akan turun atas kemauan sendiri. Mesti ada momentum yang bisa membuat dia turun tahta, SBY harus menyadari bahwa bukan rakyat yang memaksa beliau untuk turun tapi situasi kondisilah yang mengarahkan SBY diganti dengan orang baru dan semangat baru, walaupun tidak ada jaminan bahwa yang baru akan lebih baik tapi paling tidak rasa percaya terhadap pemimpin itu benar-benar diberikan kepada pemimpin baru dari rakyat yang terancam, karena pemimpiun tanpa kepercayaan dari masyarakat sama saja dengan menjadi pemimpin di Negara Mimpi. Jika di pastikan SBY tidak turun maka harus diturunkan!!!, karena inilah rasionalisasi akhir dari kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indoensia.

2012: Selamat datang Kiamat

       Perkiraan ini didasarkan pada apa yang diklaim sebagai tanggal akhir dari kalender Hitungan Panjang Maya, yang merentang selama 5.125 tahun dan berakhir pada 21 atau 23 Desember 2012. Petanda apa yang akan muncul ditahun 2012 ? Di Indonesia masalah datang silih berganti tanpa akhir penyelesaian, hingga masyarakat bangkit dan meneriakkan “SBY mundur” atau dijatuhkan dari tahtanya sebagai presiden RI.


Jika pernyataan ini mengarah pada kecenderungan yang pasti bahwa kiamat akan terjadi ditahun 2012 maka kejatuhan SBY penanda atas takdir yang diinginkan oleh Tuhan Manusia dan Alam semesta. Jika tidak maka SBY berhasil membuat Kiamat bagi rakyatnya sendiri di tahun 2012 ini. Lantas bagaimana nasip Indonesia ke depan? Pilihannya apakah Kiamat 2012 ini kita masi menaruh harapan pada sosok yang menjadi symbol kiamat bagi Indonesia ataukah cukup beliau menjadi penanda kiamat 2012 lalu momentum kiamat inilah yang dijadikan sebagai situasi-momentum untuk mencari sosok baru yang memiliki semangat baru untuk membuat tatanan negara yang baru sebagai masa depan yang lebih baik dari KIAMAT di tahun 2012 ini. 


Semoga kelompok pemimpin yang akan mengisi ruang kegelapan ditahun 2012 ini bisa mampu membawa wajah Indonesia lebih baik, adil, makmur (terang benerang), meratakan sekaligus meratapi segala apa yang telah dialamai selama 67 tahun perjugan kemerdekaan hingga sampai pada akhir kita bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Semoga…Amin!!!

SUMBER:
http://www.ledisyah.com/2012/03/selamat-datang-kiamat-bbm-pintu-jalan.html

PAPUA BERGEJOLAK, SBY PILIH JALAN-JALAN KE LUAR NEGERI

 OLEH : DEREK MANANGKA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - inilah.com/Wirasatria

 

INILAH.COM, Jakarta - Ada kesan Presiden SBY terlalu percaya diri (PD) bahwa konflik di Papua dapat diatasi pemerintah. Selain PD, SBY juga mengingatkan sejumlah kebijaksanaan positifnya semenjak menjadi Presiden pada 2004, sudah diberikan kepada masyarakat Papua.

Sehingga tidak ada alasan bagi rakyat Papua memisahkan diri dari NKRI. Sesuatu yang sangat positif! Hal ini tercermin dari pidatonya ketika memimpin Sidang Kabinet Perdana pasca-reshuffle pada 27 Oktober 2011 lalu.

Namun sikap PD dan positif Presiden SBY menjadi kontra produktif, sebab ternyata, di balik itu semua, Presiden punya agenda lain. Yaitu dalam waktu dekat, SBY kembali akan bepergian ke luar negeri. Yaitu menghadiri KTT G-20 dan KTT APEC. SBY lebih memilih pelesiran ke luar negeri yang penuh dengan kemewahan, ketimbang ke provinsi paling tertinggal di Indonesia, Papua, yang penuh dengan kemelaratan.

KTT G-20 dan KTT APEC, dua-duanya penting. Tetapi kalau dilihat dari skala prioritas bagi NKRI saat ini, keduanya berada pada urutan terbawah. Kedua KTT itu penting manakala situasi politik Indonesia berada dalam suasana tenang. Indonesia tidak diganggu oleh kegiatan separatis serius yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Sementara konflik Papua jelas sangat menganggu. Sedikit saja kesalahan Jakarta dalam menangani konflik Papua, Indonesia akan kehilangan dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Potensi kekayaan alam otomatis berkurang secara signifikan.

Eskalasi politik dan kekerasaan yang terjadi di Papua dua tahun terakhir ini, menunjukkan semua kebijakan positif Presiden SBY tentang Papua, tidak jalan. Hasilnya hanya pempesan kosong. Sehingga tidak patut SBY mengklaim hal positif yang sudah dilakukannya.

Eskalasi yang ada berdasarkan pengakuan tokoh-tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), jelas sudah sangat sesuai dengan keinginan kalangan putera-putera daerah itu menjadi Papua Merdeka, terpisah dari NKRI.

Konflik Papua ibarat perkampungan RI yang sedang mengalami kebakaran. Kebakaran di salah satu rumahnya belum atau tidak sampai memusnahkan rumah induknya. Tapi api kecil terus menyala dan berpotensi menjadi nyala api yang besar.

Sehingga dengan situasi seperti itu SBY sebagai kepala kampung atau lurah wajib menjaga kampung dan warganya dari bencana kebakaran lebih besar. Presiden harus memangggil pemadam kebakaran dan mengawasinya langsung. Presiden tidak perlu meninggalkan kampung apalagi menghadiri pesta rutin di kampung yang jauh.

Penting tidaknya KTT G-20 dan APEC menjadi sangat relatif. Tetapi dengan krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika saat ini, pembicaraan di kedua KTT itu pasti akan menurun kadar kualitasnya. Sebab G-20 dan APEC sejatinya dibentuk untuk membicarakan kerjasama saling menguntungkan bersamaan dengan membaiknya perekonomian semua negara anggota. Sementara situasi dunia saat ini, tidak sesuai dengan kondisi yang diperlukan G-20 dan APEC.

Sehingga esensi dari pernyataan Presiden SBY tentang Papua menjadi bias. Bahwa SBY sebenarnya lebih ingin mendapatkan doa restu ketika ia melakukan jalan-jalan keluar negeri.

Yang patut disesalkan, kritikan terhadap nafsu SBY jalan-jalan ke luar negeri sudah sangat sering. Tetapi Presiden sepertinya menutup kuping rapat-rapat atas hal yang tidak berkenan bagi dirinya.

SBY perlu berkaca pada beberapa presiden negara lain yang lebih suka berada di tengah rakyatnya ketimbang bervakansi ke luar negeri dengan fasilitas kelas utama. Presiden Ronald Reagan pada, ketika berada di Bali, menghadiri pertemuan dengan pemimpin ASEAN, langsung mempersingkat kunjungannya. Padahal alasannya bukan karena soal konflik di dalam negeri. Tetapi salah satu pusat nuklir di Uni Sovyet, Chernobyl, mengalami kebocoran.

Kuatir kebocoran di negara musuh utamanya di era Perang Dingin itu berdampak negatif pada eksistensi senjata-senjata nuklir di wilayah lain, Reagan lebih memilih berada di Gedung Putih. Artinya Reagan lebih peduli pada tanggung jawab sebagai pemimpin dari pada berada di pulau Paradiso.

Duapuluh lima tahun kemudian, Presiden AS lainnya, Barrack Obama menunda lawatannya ke Asia dan Australia, hanya karena perdebatan sebuah RUU, sedang memasuki tahapan yang kritis.

April baru lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong batal hadir dalam KTT ASEAN di Jakarta, karena di negaranya diselenggarakan Pemilu. Walaupun sudah dipastikan Lee tetap terpilih kembali sebagai PM, tetapi ia lebih memilih tinggal di Singapura ketimbang menghadiri perhelatan politik di Jakarta.

Masih di 2011. Presiden Rusia dan PM Selandia Baru, memastikan tidak akan hadir di KTT Ekonomi Asia Timur di Bali bulan depan. Rusia beralasan di negaranya, pada waktu yang bersamaan digelar Pemilu. Sementara Selandia Baru karena dampak negatif bencana alam terhadap kehidupan masyarakat, belum terselesaikan. Contoh di atas memberi gambaran bahwa para pemimpin negara-negara tersebut lebih peduli kepada urusan di dalam negeri.

Dengan contoh dan perbandingan di atas, jelas terlihat perbedaan karakter SBY dengan pemimpin negara lain. Kini keseriusan SBY didalam menyelesaikan semua pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya sebagai Presiden, patut dipertanyakan. Jangan-jangan Presiden SBY sengaja membengkakkan kabinetnya, karena dalam tiga tahun tersisa, ia ingin melepas semua tanggung jawab kepada semua pembantunya.

Tiga tahun tersisa ini, Presiden SBY ingin bekerja lebih santai dan kalau perlu SBY lebih banyak menghadiri pertemuan-pertemuan di luar negeri. Pertanyaan sekaligus kecurigaan tersebut bertambah, karena secara konstitusional, posisi SBY cukup aman. Apapun hasil yang terjadi dari akibat kepemimpinannya di sisa tiga tahun terakhir, buruk atau baik, posisinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tak akan tergoyahkan.

Presiden SBY lupa, sekalipun secara politis posisinya tetap aman, tetapi caranya memimpin Indonesia seperti sekarang semakin memperbesar minat oposisi untuk melengserkannya dari kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir.

SBY tidak sadar masyarakat yang paling keras mengecam, mengeritik dan memakinya, sejujurnya merupakan orang yang secara apriori pendukungnya. Tetap mereka berbalik menjadi penentangnya karena merasa sangat dikecewakan. SBY lebih banyak janji dan berwacana.

Kelompok ini bila bersatu dengan pendemo yang menginginkan agar SBY diturunkan dari jabatannya, sangat berpotensi menghancurkan legitimasi kepemimpinan SBY. Mereka tak akan membiarkan SBY tidur tenang di Cikeas.

Apalagi kalau sampai Papua sampai lepas dari NKRI baik di masa pemerintahan SBY atau setelah itu, SBY akan tetap dituntut dan menjadi pihak yang paling dipersalahkan. Oleh karenanya SBY, seharusnya jangan terlalu bernafsu besar pelesiran ke luar negeri.

Agenda G-20 dan APEC, untuk saat ini hanya bermanfaat bagi Presiden pribadi. Tapi bukan untuk keseluruhan rakyat Indonesia. G-20 dan APEC semakin tak ada manfaatnya kalau sampai Papua keluar dari bingkai NKRI. [mdr]

SUMBER :

http://nasional.inilah.com/read/detail/1791172/papua-bergolak-sby-pilih-jalan-jalan-ke-ln

KEJUJURAN "SBY" DI BALIK CURHAT

OLEH : YOSAFATI GULO

Hampir semua media mengeritik SBY atas keluhannya di depan Kader Partai Demokrat, Minggu, 18 Maret 2012. Sampai hari ini, nyaris tak ada diskusi dan komentar yang mencoba mencari tahu atau memberi makna lain dari pernyataan-pernyataan SBY yang terkesan selalu mengeluh. Banyak yang bilang, “Presiden lemah, tidak tegas, loyo, ragu-ragu, mampunya curhat, dst.” Yang lain bilang, kalau Presidennya terus mengeluh, lantas rakyat meneluh kepada siapa lagi? Yang lain lagi bilang, “Pak Presiden, hentikan mengeluh. Lebih baik kerjakan tugas-tugas pokok daripada menghabis-habiskan waktu untuk memelas.

Bila komentar-komentar itu divisualisasi, maka sosok Presiden SBY sungguh tak sedap dipandang mata. Raut wajahnya amburadul, kacau, murung, dan seperti tak punya harapan untuk hidup. Pertanyaannya, apa benar demikian? Apa benar Presiden SBY hanya bisa curhat? Mengeluh? Putus asa? Lalu apa salahnya bila Presiden curhat? Bukankah di balik curhat, keluhan, bisa saja terselip makna keluhuran, ketinggian budi, kebersihan hati seorang Susilo Bambang Yudoyono? 

Presiden Jujur

Bagi saya, fenomena curhat Presiden SBY tidak sekedar curhat atau keluhan. Tampilannya memang demikian. Namun, di balik tampilan yang demikian ada sebuah makna dasar, asasi dari diri Presiden SBY, yaitu kejujuran. Kalau mau sebetulnya, Presiden bisa tampil selalu tegar dengan kata-kata meyakinkan publik. Beliau juga bisa menyembunyikan semua fakta perasaan tidak nyaman yang dialaminya dan membungkusnya dengan raut muka seorang Prajurit Tangguh. Atau bahkan raut muka seorang penembak jitu. Atau kalau ia mau, bisa juga membungkusnya dengan senyum model Suharto dulu. 

Tapi itu, tidak ia dilakukan. Ia memilih tampil apa adanya. Jujur! Semua perasaan manusiawi yang dirasakannya dibeberkan secara gamblang. Bagi saya, sikap tersebut jauh baik daripada seorang maling yang teriak maling. Ia berhasil menyatukan rasa, pikiran, dan perbuatan. Ia tidak berkamuflase sebagaimana biasa dilakukan banyak pemimpin negara dan partai politik. Beliau tidak membelah kepribadiannya menjadi dua atau lebih. Tidak bermanis-manis di depan publik, pada saat hatinya gundah.

Pertanyaannya, mengapa kejujuran dikeritik? Bukankah kejujuran dikehendaki oleh ajaran moral dalam semua agama, ilmu pengetahuan, hukum, adat, dan Pancasila? Bukankah seorang Presiden jujur seharunya menjadi idola bangsa?

Beliau sendiri menegaskan, bahwa dalam menaikkan BBM misalnya, ia bukan ragu-ragu atau tak berani. Tapi sebelum mengambil keputusan, beliau harus menghitung banyak hal secara matang. Ini perlu, agar persentase kenaikan nantinya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap ini juga baik. Sebab, bangsa kita pasti tidak menghendaki Presiden bohong dan mengambil keputusan ngawur, bukan?

Percaya Kepada Rakyat

Pertanyaan selanjutnya, mengapa Presiden SBY mau curhat? Tentu saja banyak alasanya. Salah satu yang pokok menurut saya adalah manifestasi dari adanya sikap percaya Presiden kepada rakyat. Secara psikologis memang demikian. Tanpa ada rasa percaya, mustahil ada orang yang mau curhat di depan orang yang tidak ia percayai. Muda mudi yang sedang “PDKT” pun begitu. Pada tahap perkenalan, tak mungkin si cewek atau cowok langsung curhat. Curhat-curhatan hanya mungkin dilakukan si cewek atau cowok setelah yakin dan percaya terhadap pasangannya.

Ibarat dua sejoli tersebut, Presiden merasa begitu dekat dengan rakyat. Itulah sebabnya ia curhat. Perasaan ini pun tak salah. Sebab beliau menjadi Presiden sejak tahun 2004 semata-mata karena dipilih oleh rakyat. Rakyat percaya kepada beliau sehingga menjagokan dan memilihnya menjadi Presiden pada tahun 2004 dan 2009. Untuk mengimbangi kepercayaan yang diberikan rakyat, presiden pun merasa perlu membalas sikap percaya dengan sikap percaya.

Lantas, apa yang salah bila Presiden percaya kepada rakyat? Tidak ada, bukan?

Makna kepercayaan ini sebetulnya yang perlu dipahami. Dengan bicara jujur, secara tidak langsung sebetulnya Presiden SBY menyampaikan pengakuannya atas dirinya. Ia seolah berkata, “Inilah aku. Kalau engkau percaya padaku, terimalah aku apa adanya. Jangan terlalu banyak menuntut” Dalam bercinta pun kita sering katakan hal itu.

Kalau ada yang bilang bahwa curhat Presiden akan melemahkan rakyat, saya justru melihatnya lain. Curhat tersebut malahan memotivasi rakyat agar lebih kuat dan lebih tegar. Beliau memberitahukan keadaanya supaya rakyat tak perlu terlalu banyak menunutut. Ini mirip dengan pernyataan seorang kekasih kepada kekasihnya ketika berkata, “Aku memang begini sayang, jangan memaksa aku melakukan sesuatu di luar  keadaanku”. Ini kan sebuah pernyataan cinta terhadap rakyat bukan? Lalu mengapa disalahkan! ***

SUMBER :

http://filsafat.kompasiana.com/2012/03/21/kejujuran-sby-di-balik-curhat/

DUKUNG BURUH TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, BUPATI SIAP TURUN KE JALAN

OLEH : ISKANDAR/SOLO POS

SUKOHARJO–Ketua DPC PDIP sekaligus Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menyatakan siap turun ke jalan bergabung dengan rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah itu sekaligus sebagai penegas Fraksi PDIP DPRD Sukoharjo yang juga mendukung langkah Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo yang akan melakukan hal serupa.

“Kami menolak kenaikan harga BBM, karena akan menyengsarakan rakyat. Dan kami dari DPC PDIP Sukoharjo siap kerja sama dengan masyarakat turun ke jalan apabila harga BBM jadi dinaikkan pemerintah. Penolakan tersebut sudah bulat dalam rapat bersama dengan pengurus partai,” ujar Wardoyo ketika ditemui Jumat (16/3/2012).

Menurut dia selain di tingkat DPC penolakan serupa juga sudah disosialisasikan hingga tingkat PAC. Dalam sosialisasi tersebut seluruh elemen PDIP Sukoharjo sudah sepakat satu suara menolak keaikan harga BBM. “Penolakan ini instruksi dari atas jadi alurnya dari DPP PDIP ke bawah hingga tingkat PAC. Maka dari itu yang di bawah juga harus mendukung,” tegas dia.

Sementara itu sebanyak 30 orang perwakilan dari ribuan buruh Sukoharjo yang tergabung dalam FPB kemarin mendatangi Gedung DPRD Sukoharjo. Mereka sengaja datang untuk meminta dukungan serta mengungkapkan aspirasi penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. FPB Sukoharjo sendiri terdiri atas sejumlah organisasi buruh, antara lain Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Pekerja Tektil, Sandang dan Kulit (SPTSK), dan Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo sekaligus anggota Fraksi PDIP Sukoharjo, Sukardi Budi Martono saat memimpin audiensi mengatakan Komisi IV khususnya Fraksi PDIP mendukung tegas langkah FPB menolak kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan tersebut dinilai akan banyak menimbulkan efek negatif dan menyengsarakan rakyat kecil termasuk buruh.

SUMBER :

http://www.solopos.com/2012/sukoharjo/dukung-buruh-tolak-kenaikan-harga-bbm-bupati-siap-turun-ke-jalan-171103

KORUPSI DI INDONESIA “IBARAT MANUSIA VERSUS BINATANG” : Diperlukan gaya kepemimpinan binatang lawan binatang !!

 Oleh : Ali Habiu

 Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna jika dibandingkan dengan machluk ciptaan lainnya yang ada dimuka bumi ini. Dia dikatakan sempurna karena disamping memiliki akal pikiran juga dia memiliki instink atau perasaan. Sebaliknya kalau binatang adalah machluk yang paling bodoh yang hidup dimuka bumi karena dia tidak memiliki akal pikiran kecuali hanya memiliki instink atau perasaan.

Oleh karena itu berhubung Manusia memiliki akal pikiran maka dalam kehidupannya dia dituntut untuk memiliki pula etika dan moral dalam hubungnya antara sesama manusia maupun aktivitas lainnya, sebab jika dia tidak memiliki etika dan moral berarti dia sama saja dengan Binatang.

Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya Etika Administrasi Negara (1992 : 4) mengatakan bahwa salah satu cirri yang membedakan manusia dengan binatang adalah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan obyektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia maka ia selalu memiliki ciri rasional dan obyektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berfikir. Setidaknya moral akan memiliki semacam role expectation bahwa jika tindakannya benar menurut ukuran moral maka orang lainpun akan melakukan pola tindakan yang serupa.

Etika berasal dari bahasa Yunani : ethos, yang artinya kebiasaa atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa latin : mos (jamak : mores) yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah morale atau moril, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moril bisa berarti semangat atau dorongan batin.

The Liang gie dalam bukunya Etika Administrasi Pemerintahan (1986 : 1.19) tidak ingin mempertentangkan penggunaan istilah etika dan moral berdasarkan keyakinan bahwa keduanya merujuk pada persoalan yang sama , meskipun berasal dari dua istilah yang berbeda, tetapi makna epistemologisnya tetap sama.

William K.Frankena dalam bukunya Ethics, Prentice-Hall, New delhi (1982 : 4-11), mengemukakan bahwa etika (ethics) merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral dan pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai suatu falsafah, etika kebenaran dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dengan pembenaran-pembenarannya. Moralitas merupakan juga salah tau instrumen kemasyarakatan apabila suatu kelompok social menghendaki adanya penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral.

Etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam filsafat yang mempelajari nilai-nila baik dan buruk bagi manusia. H.De Vos dalam bukunya Pengantar Etika (1987 :1-4), mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Sementara itu moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral juga dapat sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya manusia. Sementara itu etika lebih banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu.

Masalah yang banyak disorot oleh berbagai kalangan bagi seorang pejabat publik dalam kaitannya dengan keddudukan dan kewenangannya adalah “korupsi”. Korupsi berasal dari kata latin corrumpere, corruption atau corruptus. Artinya adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian dia mempunyai konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa eropah barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit memodifikasi ; seperti Inggeris : corrupt, corruption; Prancis : corruption; Belanda : korruptie. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi korupsi. Dalam kamus bahasa Indonesia oleh Poerwardaminta (1976) korupsi diartikan sebagai perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.

Para tokoh lintas agama sejak tanggal 17 Januari 2011 sudah berkumpul dan mengeluarkan 18 butir kebohongan pemerintah dalam menyoal program kerja dan janji-janjinya. Satu  diantaranya adalah kegagalan dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. SBY harus tegas dalam menyelesaikan masalah ini, jangan berhati lembut, namun sekali-kali harus berhati binatang dalam mengeluarkan statemen kepada pelaku-pelaku korupsi agar mereka segang dan sungkam utk melakukan dan mengulangi perbuatan itu. Memang sudah waktunya para pemimpin berlaku tegas dengan bersifat seperti binatang dalam melawan para koruptor, sebab jika hanya kita bersifat manusiawi maka tak akan pernah orang mendengar apa kata kita.?!

Dengan demikian korupsi di Indonesia adalah perbuatan yang tak bermoral dan tak beretika. Jika seorang manusia sudah tidak lagi memiliki etika dan moral, maka manusia itu sama saja dengan binatang. Hanya tampang fisik zahirnya saja dilihat sebagai manusia, namun hati, jiwa dan pikirannya sudah berperangai binatang ibarat manusia versus binatang……, oleh karena itu dalam memberantas okorupsi di Indonesia sudah saatnya diperlukan gaya kepemimpinan : "Binatang versus Binatang"

Nah..., kalau para pemimpin negara, para pemimpin bangsa ini sudah berhati dan bersifat binatang dalam melakoni niat busuknya ...., maka yakinlah suatu saat bangsa indonesia akan mengalami kebinasaan ****

SEJARAH KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

OLEH : HERU SRIKUMORO/KOMPAS

   Pelayanan pengisian bahan bakar minyak   BBM) di SPBU 31.10202 Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (4/7/2011). 

Sejarah Kenaikan BBM: Soekarno 12X, Soeharto 18x, Habibie 1X, Gus Dur 1X, Mega 2X, SBY 3X

Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini merupakan tindakan yang tidak populis. Secara politik maupun ekonomi, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan memancing reaksi, baik oleh politikus, mahasiswa maupun masyarakat. Namun kalau melihat beban yang harus ditanggung pemerintah dengan asumsi harga minyak dunia di APBN US$ 90 per barel, niscaya keuangan negara akan terganggu, ketika harga minyak sekarang menembus angka di atas US$ 115 per barel. Bisa dibayangkan, kalau setiap kenaikan 1 rupiah dari asumsi APBN US$ 90 per barel negara harus memberikan subsidi sekitar 20 triliun per bulan, berapa ratus triliun rupiah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi BBM.

Tentunya pemerintah sudah berhitung, ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Termasuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Komitmen pemerintah untuk menambahkan anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bisa dilihat sebagai bentuk dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang otomatis akan menyelamatkan anggaran. Artinya, ada dana yang memang bisa diposkan untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur, bantuan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, kalau dilihat dari sejarah republik ini, kenaikan BBM sudah biasa terjadi. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, BBM dinaikkan sebanyak 12 kali. Pada masa Presiden Soeharto, BBM naik sebanyak 18 kali. Presiden Habibie hanya sekali menaikkan harga BBM di masa pemerintahannya yang hanya berlangsung 1 tahun. Sementara itu pada masa Gus Dur 1 kali naik dan Presiden Megawati, BBM naik sebanyak 2 kali, ditambah 7 kali penyesuaian harga BBM. Sedangkan pada masa SBY, termasuk pada April nanti, BBM naik sebanyak 3 kali. 

Namun yang perlu dicatat, dari sekian periode pemerintahan, pada pemerintah SBY terjadi kebijakan penurunan harga BBM. Terhitung, sudah tiga kali pemerintahan SBY menurunkan harga BBM. 

Benang merah yang bisa ditarik dari apa yang terjadi pada pemerintah SBY terkait BBM adalah ada sebuah rasionalisasi harga. Artinya, kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tidak bersifat mutlak. Pada satu kondisi ekonomi sedang bagus, harga minyak dunia juga bagus, kemungkinan terjadi penurunan harga BBM bersubsidi sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, tidak seharusnya para elit politik melakukan politisasi terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Toh sebenarnya pemerintah tidak otoriter dalam rencana kenaikan harga BBM. Karena sebelumnya, rancangan kenaikan, termasuk APBN Perubahan terlebih dahulu diajukan ke DPR. Artinya, kalau kemudian harga BBM dinaikkan, hal itu merupakan keputusan bersama dan menjadi sebuah kebijakan yang sudah dihitung untung dan ruginya. 

Perlu dimengerti juga, jauh sebelum rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah melalui Presiden SBY sendiri, dan juga Menko Perekonomian menyatakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menaikkan harga. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan pembatasan, pemberdayaan energi alternatif. Namun realitasnya, harga minyak dunia terus meroket dan hal itu sangat tidak aman untuk anggaran negara. Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalangan elit politik, mahasiswa dan masyarakat yang selama ini hanya melihat dengan satu kacamata bahwa menaikkan harga BBM sama saja menyengsarakan rakyat. Semoga bisa merubah paradigma itu.(Salam)

Sumber : http://regional.kompasiana.com/2012/03/08/sejarah-kenaikan-bbm/

DICARI "GUBERNUR SULAWESI TENGGARA" PRO LINGKUNGAN

OLEH : ARIEF RACHMAN 

Direktur Eksekutif Daerah WALHI SULTRA

Eksploitasi sumber daya alam akan mengarah ke timur yang berarti bahwa ekspansi modal juga akan secara perlahan memasuki wilayah sulawesi tenggara yang sering disebut sebagai bumi anoa ini. Semoga ekspansi modal tersebut tidak kemudian menghilangkan penyebutan bumi anoa bagi provinsi sulawesi tenggara di kemudian hari.

Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, otoritas pemerintah daerah untuk mengurus dirinya semakin luas. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) seakan menjadi kata sakti dalam setiap pidato pegawai pemerintah daerah mulai dari jabatan terendah hingga kepala daerahnya dan tentunya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang akan terus menerus meningkat untuk mengejar target kata sakti (PAD) tersebut bagi pembiayaan aparatur dan sedikit untuk pembangunan.

Dengan kewenangan luas yang dimilikinya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di daerah masing-masing maka persaingan kepala daerah bukan lagi bagaimana merebut hati pejabat tinggi di pusat namun bergeser untuk bersaing merebut perhatian dari pemilik modal bahkan lirikan pemilik modalpun menjadikan pejabat di daerah sudah sangat girang.

Tidak aneh kalau kemudian kehadiran investor untuk menanamkan modalnya di bumi sulawesi tenggara mendapat perhatian yang ekstra bahkan mendapatkan bentangan karpet merah disertai berbagai kemudahan.

Sebaliknya, siapapun yang menyatakan kontra dengan kehadiran investor akan berhadapan dengan pejabat di daerah yang merasa telah bersusah payah meyakinkan investor tersebut untuk sekedar sedikit melirik daerahnya yang kaya akan kandungan mineral, tegakan pohon, dan stok ikan yang melimpah. Watak pemerintah daerah yang berpikir PAD an sich tersebut telah menjadi penyebab langsung terjadinya penggerusan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya dan tanpa memikirkan generasi yang akan datang.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Walhi Sultra, ada sekitar 112 izin pertambangan gol A/B dan 142 gol yang telah dikeluarkan diseluruh wilayah sulawesi tenggara, satu HPH yang masih beroperasi dengan luas konsesi 296.000 Ha, puluhan izin untuk pembangunan perkebunan besar maupun HTI dan meluasnya praktek penangkapan ikan melalui cara-cara illegal (illegal fishing) yang menggunakan Trawl, Bom, dan Pembiusan, pembukaan tambak secara besar-besaran dan pemberian ijin pengolahan kayu mengasnamakan masyarakat (IPKTM)

DAMPAK YANG MULAI TERASA

Mudahnya pemerintah daerah mengeluarkan perizinan bagi ekspansi modal di sulawesi tenggara mulai membawa dampak terhadap kualitas lingkungan yang semakin menurun yang antaralain adalah pendangkalan sungai akibat deforestasi di kawasan daerah aliran sungai (DAS) fenomena ini disebut sebagai proses run-off dimana bulir pasir dan tanah di kawasan yang terbuka ikut terbawa oleh hujan dan mengendap di sungai.

Proses sedimentasi inilah yang pada akhirnya membuat sungai tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menampung limpahan debit air yang muncul secara tiba-tiba. Yang akhirnya menyebabkan banjir sebagai menu regular di beberapa daerah aliran sungai terutama di wilayah Asera dan Wiwirano tempat beroperasinya HPH Intisixta dan saat ini telah dibuka beberapa perkebunan sawit dengan luasan konsesi lebih dari 10.000 Ha setiap perusahaan.

Masalah ini pula yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran di teluk kendari sebagai tempat bermuaranya puluhan air sungai yang berasal dari Kabupaten Konawe, kabupten Konawe Selatan dan Kota Kendari sendiri.

Masalah lain yang juga telah timbul adalah semakin sulitnya nelayan tradisional mendapatkan ikan, kepiting dll sebagai akibat dari pemusnahan hutan bakau di berbagai wilayah antara lain di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton yang semakin diperparah oleh ketidak mampuan pemerintah daerah utamanya dinas kelautan dan perikanan untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas penangkapan ikan yang berkapasitas besar sehingga masih maraknya prilaku penangkapan ikan dengan cara-cara merusak.

Disamping kedua hal tersebut diatas, ekspansi modal yang mengabaikan kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan telah menyebabkan semakin menyempitnya akses rakyat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Diberbagai daerah terjadi konflik agraria antara masyarakat adat/masyarakat local dengan pihak investor yang di back up oleh pemerintah daerah setempat. Hilangnya akses rakyat terhadap pengelolaan sumber daya alam tentunya menjadi bencana besar yang berakibat pada pemiskinan.

Anehnya, pemerintah daerah justru sangat berbangga apabila kehadiran perusahaan tertentu mencaplok tanah masyarakat yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai buruh tanpa kepastian nasib contohnya dibeberapa perusahaan perkebunan sawit dimana masyarakat mengabdikan tenaganya setelah terlebih dulu menyerahkan tanah garapannya. Hasilnya bukanlah kesejahteraan justru sebaliknya terjadi pemiskinan secara sitemik yang tentunya akan menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari.

DICARI PEMIMPIN YANG PRO RAKYAT & PRO LINGKUNGAN

Masalah pengelolaan sumber daya alam yang abai terhadap kelestarian lingkungan dan kesejateraan rakyat menjadi perekat beberapa aktivis NGO yang concern dengan isu-isu tersebut yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk mengkampanyekan semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat sultra terhadap kepemimpinan yang pro rakyat dan pro lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan kemudian adalah bedah visi lingkungan calon gubernur sultra dengan tema “membangun sultra tanpa merusak lingkungan” namun sangat disayangkan kegiatan tersebut ternyata tidak sepenuhnya diminati oleh calon gubernur. Dari 4 (empat) calon gubernur yang diundang oleh panitia dan dikonfirmasi berkali-kali untuk kesiapannya ternyata hanya 1 orang calon gubernur yang menghadiri acara tersebut ditambah 1 calon wakil gubernur.

Calon gubernur yang hadir adalah Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu (MAHASILA) yang menyampaikan visinya tentang pembangunan berbasis desa yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Sedangkan calon yang hadir lainnya adalah Azhari (MMA) yang menyampaikan pentingnya peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam (SDA) dan menyatakan bahwa industri ekstraktif tidaklah menjadi prioritas dalam peningkatan PAD karena kontribusinya terhadap daerah sangat kecil namun masalah yang dapat ditimbulkannya cukup besar terutama terhadap lingkungan hidup.

Diakhir acara kedua kandidat pemimpin sultra tersebut menyampaikan komitmennya bagi pola pembangunan yang akan dilakukannya saat memimpin nanti tanpa harus mengorbankan lingkungan hidup dan berupaya mendorong sumber pendapatan yang berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan.

Walaupun ada sedikit pesimisme yang disampaikan oleh Azhari terkait dengan posisi Gubernur yang tidak begitu kuat di era otonomi daerah ini namun penulis berpandangan berbeda. Bahwa kewenangan gubernur memang sangat terbatas karena otonomi berbasiskan kabupaten namun perlu diingat bahwa posisi gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan strategis rekomendasi gubernur tetap dibutuhkan.

Khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam, skema perizinan untuk pertambangan, konversi kawasan hutan dll mewajibkan adanya rekomendasi gubernur sehingga peran gubernur untuk mereduksi masalah lingkungan dengan mengetatkan pengeluaran izin eksploitasi sumber daya alam sangatlah strategis.

Dengan demikian, momentum pemilihan gubernur saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sultra untuk menetapkan pilihannya dengan baik sehingga dapat terhindar dari bencana ekologis yang setiap saat dapat mengancam ketenteraman masyarakat itu sendiri terutama masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Komitmen calon gubernur bagi pembangunan tanpa harus merusak lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa kedepan tidak perlu lagi pemerintah daerah menghabiskan dana untuk melakukan pemulihan terhadap bencana ekologis karena bencana tersebut tidaklah semata-mata bersifat alamiah namun lebih banyak terjadi akibat ulah manusia yang menggerus alam untuk keuntungan sebesar-besarnya dan menyisakan bencana yang juga sebesar-besarnya. Apabila pendekatan pembangunan dilakukan tanpa mengabaikan aspek lingkungan hidup maka dapat dipastikan bahwa biaya untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat tidak akan terganggu lagi oleh dana darurat tanggap bencana karena bencana takkan datang tanpa di undang. Top of Form

Sumber :

http://www.greenpressreport.com/2007/11/di-cari-gubernur-sulawesi-tenggara-

BUAT APA KUDETA ! RAKYAT TAK UNTUNG ?

OLEH : SYARIFUDIN ZUHRI

Kudeta? Hari gini masih ada yang mau kudeta? Yang benar saja! Tak jaman lagi ingin berkuasa dengan menggulingkan pemerintah yang syah. Jentel dikit dong ah! Kudeta itu bukan masa lagi, bukan jamannya lagi ingin berkuasa, lantas mengkudeta pemerintahan yang syah. Di Indonesia tak kenal perebutan kekuasaan dengan kudeta, walau ada yang menulis bahwa peristiwa Pembrontakan G 30 S PKI adalah kudeta terselubung, tapi sampai saat tak terdengar bahwa itu adalah kudeta. Nyatanya pergantian kekuasaan berjalan antara Orde Lama( Orla) ke Orde Baru( Orba).

Kemudian ketika pergantian rezim Orba ke Orede Reformasi berjalan sebagaimana adanya, tak ada kudeta! Soeharto turun atau mundur setelah mendapat tekanan sedemikian rupa dari seluruh elemen masyarakat dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur setelah berkuasa 32 tahun. Kemudian kepemimpinan berganti berturut-turut dari dari Soeharto ke Habibie, Gus Dur, Megawati dan sekarang SBY. Semuanya berjalan sesuai dengan konstitusi. Habibie sebagai Presiden transisi dapat menyelenggarakan Pemilu 1999 melahirkan Gus Dur sebagai RI1.

Ketika Gus Dur diturunkan oleh MPR, itupun bukan karena kudeta, tapi karena kasus Bulog Gate, yang sampai saat ini tak terdengar apa dan bagaimana selanjutnya, Gus Dur diturunkan, tapi Gus Dur tak diajukan ke pengadilan, tanya kenapa? Kemudian naik Megawati sebagai Presiden menggantikan Gus Dur yang diturunkan, bukan karena Megawati melakukan kudeta, ini karena konstitusi juga, dimana dikatakan dalam UUD 45, bila Presiden berhalangan tetap, diturunkan dan berbagai alasan lain sehingga tak dapat bekerja, maka wakilnya akan menggantikannya secara otomatis sampai akhir masa jabatan Presiden tersebut.

Kemudian ada pergantian Presiden dari Megawati ke SBY, ini juga bukan karena kudeta, tapi karena konstitusi dengan diadakannya Pemilu secara langasung pada tahun 2004 dan 2009. SBY jadi Presiden yang pertama  dipilih secara langsung oleh rakyat dan ini syah. Jadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tak dikenal adanya sistem kudeta, tak dikenal adanya perebutan kekuasaan karena Presidennya digulingkan! Tak ada itu, dan wajib kita sukuri sebagai sebuah bangsa yang beradab, tidak barbar.

Lalu kalau sekarang ada isu Kudeta, apa pula itu? Isu dari mana itu? Pemerintah jangan membuat rakyat tambah pusing, BBM dinaikan ya naikan saja, ini saja sudah membuat rakyat pusing tujuh keliling. Jangan rakyat ditambah lagi dengan isu-isu yang tak mendasar. Lagi pula kalau mau kudeta, kenapa pakai bilang-bilang, pihak yang mau kudeta pasti secara diam-diam menyusun kekuatan bersenjata, loh senjatanya dari mana? Panglima kan sudah “di tangan”, kekuatan TNI masih “di tangan”, kekuatan pemerintahan masih” di tangan”, kekuatan dana dan daya juga masih ” di tangan”, apa lagi yang mau ditakuti?

Rakyat Indonesia permintaannya tak neko-neko, cukup sandang pangan dan hidup sejahtera, itu saja.  Rakyat jangan dibuat susah lagi dengan isu-isu “miring”.  Kalau mau kudetapun harus punya kekuatan pendukung yang sangat besar dan biaya yang tak kecil untuk menggerakan rakyat, itupun kalau rakyat mau. Jadi biarkan rakyat berkerja dengan aman, nyaman, tentram dan tak ada ketakutan. Rakyat sudah pusing dengan kenaikan harga-harga dan biaya hidup, pusing dengan biaya sekolah yang mahal, pusing dengan berbagai macam uang pangkal, pusing dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan agar tetap hidup dan bertahan hidup.

Isu kudeta bukan jamannya lagi, lagi pula bila ada kudeta, apa manfaatnya buat rakyat? Jangan-jangan yang mengkudeta lebih buruk cara pemerintahan, bagaimana tidak lebih buruk, loh cara berkuasanya atau jadi Presidennya saja caranya tidak jentel, alias pakai kudeta, padahal kudeta itu bukan cara yang konstitusional, alias merebut kekuasaan yang resmi. Nah kalau caranya saja sudah salah, bagaimana mau memerintah dengan baik, jangan-jangan malah menjadi diktator! Dan menindas rakyat, agar kekuasaan hasil kudetanya tetap langgeng.

Dan kalaupun benar terjadi kudeta, itu akan menjadi preseden buruk di pemerintahan selanjutnya. Jadi kudeta akan di balas dengan kudeta. Yang dikudeta menyusun kekutan baru untuk mengkudeta lagi, begitu seterusnya. Lihat pengalaman Thailand dan Pakistan! Hati-hati dengan isu kudeta, itu bukan sesuatu yang dainggap ringan, itu sulit dan membahayakan sistem ketetanegaraan kita selanjutnya. Jangan, jangan dan jangan ada kudeta oleh siapapun, kasihan rakyat! Lebih baik menyusun kekuatan dan bersabar menjelang Pemilu 2014 nanti!

Mangapa isu kudeta tak laku di jual pada masyarakat? Banyak alasannya, mari kita coba bahas satu demi satu.

1. Kalau mau disamakan isu kudeta, ya seperti isu “Dewan Jenderal”, mungkin ini terlalu jauh, tapi isu kudeta telah membuat rakyat berpecah belah, siapa yang mau dipercaya, pemerintah yang mengeluarkan isu itu, atau yang membatah adanya isu itu? Pemerintah yang sekarang berkuasan jangan takut pada isu kudeta itu, selama pemerintah dapat mensejahterkan rakyatnya, isu kudeta itu akan mati dengan sendirinya. Rakyat sudah cerdas dan tak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak ada ujung pangkalnya. Pengalihan isu, hanya membuat rakyat semkin tak percaya pada pemerintah sekarang, nah kan tambah repot.

2. Isu kudeta hanya membuat pihak-pihak yang tak setuju dengan pemerintah sekarang semakin punya sumbu untuk menyulut rakyat, ibarat bensin akan mudah membakar, apa lagi kalau percikan apinya begitu banyak, bisa runyam nantinya. Isu kudeta tak bisa menutupi kasus-kasus yang sedang disorot oleh masyarakat, korupsi! Ini yang perlu diberantas oleh pemerintahn sekarang ini. Dengan sisa waktu yang tersedia, bisa menaikan citra, apa lagi kalau yang ditangkap koruptor kelas  paus dan digantung atau dihukum mati, wah pasti citra pemerintah naik dan rakyat semakin percaya pada pemerintah.

3. Isu kudeta sudah membuat pusing, apa lagi kalau terjadi kudeta beneran, itu hanya akan menjadi bumerang dan pemerintahan menjadi tak stabil, karena yang dikudeta atau orang disekeliling yang dikudeta akan balas dendam dan menyusun kekuatan baru untuk mengkudeta kembali, entah oleh anak, saudara, teman dan lain sebagainya. Maka bila berhasil balas dendam dan menduduki jabatan kepresidenan, pihak yang dikudeta oleh yang balas dendam, maka yang dikudetapun akan menyusun lagi kekuatan untuk mengkudeta kembali, begitu seterusnya. Lalu rakyatlah yang menjadi korban, apa lagi kudetanya bersenjatan atau berdarah-darah, wah ini akan menimbulkan banjir darah yang tak berkesudahan, lalu kapan Indonesia bisa maju, kalau sebentar-sebentar ada kudeta?

4. Isu kudeta tak menguntungkan rakyat, rakyat tak dapat apa-apa dengan isu kudeta tersebut! Rakyat tak perlu ditakut-takuti dengan isu kudeta, karena rakyat tak memegang kekuasaan! Jadi yang takut adanya kudeta itu siapa? Bukankah ini berarti pemerintah yang takut pada kudeta? Loh mengapa takut pada kudeta? Bukankah kekuasaan itu hanya “tempelen” saja, kekuasaan itu hanya amanah, bersifat fana dan tak abadi! Jadi kapanpun bisa hilang, entah dengan cara damai, dengan konstitusional, dengan cara direbut atau dikudeta. Loh mengapa takut kalau kekuasaan direbut atau diambil orang lain? Bukankah kekuasaan itu sipatnya hanya sementara? Fokus saja pada kesejahteraan rakyat, kalau rakyat dapat disejahterakan, yakinlah rakyat tak akan mengkudeta dan tak akan mau diajak kudeta oleh siapapun! Buat apa kudeta? Tak ada untungnya bagi rakyat!

5. Pemerintah sebaiknya mempersiapkan UU Pemilu 2014 yang lebih baik dari UU Pemilu sebelumnya, tak perlu mengeluarkan isu kudeta, yang menandai bahwa pemerintah takut kekusaannya jatuh. Dan dengan UU Pemilu yang baru sukur-sukur dapat membuat jumlah partai tak tambah banyak, bahkan jika bisa, dibuat 3 partai saja, partai-partai yang seide, sealiran bergabung saja. Kebanaykan partai juga membuat rakyat semakin percaya, bahwa rakyat tak dibela, partai-partai hanya mencari kekuasaan, bukan bertujuan mensejahterakan rakyat. Kalau memang benar -benar membela rakyat, ayo buktikan partai tak perlu banyak-banyak! Buat apa partai  banyak-banyak, kalau tak membuat rakyat tambah sejahtera?

Itulah 5 hal mengapa isu kudeta tak laku di jual, dan andapun bisa menambahkannya. Namun yang penting bagi kita semuanya, jangan mudah dipecah belah atau mudah diadu domba oleh apa dan siapapun. Isu kudeta hanya “isapan jempol” belaka, dan kalaupun terjadi, yang naik atau berkuasa,  jelas yang mengkudeta, bukan rakyat! Dan yang mengkudeta belum tentu lebih baik cara menjalankan pemerintahannya ketimbang yang sekarang. Kalaupun yang sekarang belum baik, ya sabar saja, tahun 2014 toh tak lama lagi. Kalau ada kudeta sekarang, lagi-lagi rakyat akan jadi korban!

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/buat-apa-kudeta-rakyat-tak-untung/