PEMILU YANG MEMILUKAN
OLEH : LA ODE BALAWA
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Setelah pencetusan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, hak azasi manusia yang pertama dan utama harus dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia ialah kemerdekaan. Oleh karena itu, maka segala bentuk penjajahan harus dilawan dan dilenyapkan dari muka bumi Indonesia tanah air kita ini. Oleh karena itu pula, kewajiban pertama dan utama bagi setiap pemimpin di negeri ini ialah memberikan jalan selebar-lebarnya bagi segenap rakyat Indonesia untuk memperoleh hak kemerdekaannya dalam menyempurnakan kemanusiaannya. Dengan demikian, kemerdekaan akan tumbuh dan berkembang menjadi nilai-nilai budaya semesta yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia yang beradab pada khususnya dan warga dunia yang beradab pada umumnya.
Begitu jugalah semestinya semangat yang hidup dan dihidupkan dalam setiap peristiwa politik pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan sarana demokratis untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan (legislatif dan eksekutif) baik di daerah maupun di pusat. Pemilu sebagai peristiwa politik haruslah dapat ditransformasikan menjadi peristiwa budaya merdeka. Pemilu seyogyanya menjadi pintu gerbang penegakkan nilai-nilai demokratis yang sesungguhnya juga adalah nilai-nilai budaya yang telah berakar lama di dalam masyarakat tradisional bangsa Indonesia di pedesaan pada khususnya. Pemilu semestinya memberikan ruang dan suasana yang kondusif bagi rakyat agar lebih arif dalam memilih pemimpinnya dan bagi pemimpin agar lebih setia memegang amanah dari rakyatnya.
Namun, peristiwa pemilu yang kita saksikan dan kita rasakan pada akhir-akhir ini cenderung masih jauh dari harapan seperti itu. Prosesi pemilu di berbagai daerah di Indonesia cenderung statis karena praktik-praktik yang makin mengabaikan nilai-nilai budaya yang semestinya dipelihara dengan sebaik-baiknya. Rakyat di pedesaan pada umumnya kurang diberi keleluasaan untuk memilih figur yang betul-betul dipercayai dapat mewakili mereka. Keterbatasan pengetahuan politik dan ekonomi mereka masih selalu dimanfaatkan oleh para kandidat melalui politik uang, barang, atau kepentingan material apapun namanya. Secara ekstrim, banyak pengamat yang mengeluhkan dan prihatin atas kenyataan pemilu yang makin berubah fungsi menjadi pasar loak pembelian kekuasaan.
Kalau praktik-praktik negatif dalam pemilu seperti itu dibiarkan berkembang, maka berarti kita kembali menjerat rakyat dan bangsa ini ke dalam belenggu penjajahan. Yang lebih memilukan lagi karena penjeblosan rakyat ke dalam kurungan penjajahan itu dilakukan oleh bangsa sendiri melalui praktik kekuasaan dan uang. Hasil praktik-praktik negatif dalam pemilu seperti itu semakin memperburuk pula prilaku kepemimpinan, legitimasi pemerintahan bukan lagi dilandasi kenyataan pemerintah mewakili rakyat, melainkan pemerintah mewakili keluarga, sahabat, atau tim sukses. Ketika jadi kandidat mereka muncul “penuh kemesraan” di tengah-tengah rakyat, tapi setelah berhasil mencuri kepercayaan rakyat mereka begitu mudah mengubah wujudnya menjadi penguasa yang tak peduli akan nasib rakyat, bahkan menekan dan semena-mena terhadap rakyat.
Pada saat menulis risalah ini masyarakat Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara tengah seru-serunya terlibat dalam suasana menjelang pemilu Bupati Buton untuk Periode 2011-2016. Situasi dan issu negatif seperti yang dipaparkan di atas masih cenderung mengemuka. Baleho pelbagai ukuran sulit dihitung jumlahnya. Berbagai kegiatan masal berlangsung di mana-mana, seperti kenduri masal, doa masal, amplop masal, dan tentu hiburan masal. Berbagai atribut promosi kelebihan dan kehebatan para kandidat disebar ke mana-mana. Bahkan ada indikasi banyak akademisi dan intelektual Buton yang ikut terlibat sebagai kaki tangan dan sahabat gelap dalam praktik-praktik kekuasaan dan uang yang memalukan itu. Kemarin ruang opini surat kabar harian Baubau Pos (terbitan Rabu 22 Juni 2011) sempat digunakan oleh seorang kandidat doktor untuk “obral murahan” bagi salah satu pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Buton yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.
Apakah suasana pemilu di negeri ini akan terus-terusan begitu? Apakah praktik-praktik negatif dari pemilu ke pemilu akan terus-terusan kita hadapi sebagai cuaca buruk, semua orang mengetahui dan meributkannya, tapi tak seorang pun yang berani dan sanggup menghentikannya? Semoga tidak, semoga kita jangan pernah kehilangan harapan dan niat baik untuk mewujudkan peristiwa pemilu yang betul-betul demokratis, yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai budaya leluhur yang andal dan telah teruji keagungannya. Semoga kita tidak kehabisan kesabaran untuk saling mengingatkan ke jalan yang benar, bahu-membahu mewujudkan pemimpin yang betul-betul mencerminkan getaran hati nurani rakyat yang paling halus. Setidak-tidaknya, kita jangan pernah berhenti membangun keinginan yang baik untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan kita bersama.
Sebagai rakyat, marilah kita gunakan hak kemerdekaan kita untuk memilih pemimpin yang betulu-betul sesuai dengan harapan dan keinginan hati nurani kita masing-masing. Sebagai pemimpin dan kandidat pemimpin, marilah kita memberikan jalan selebar-lebarnya kepada segenap masyarakat untuk memperoleh hak kemerdekaannya dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan nilai-nilai budaya yang agung. Pemilih yang arif pasti akan memiliki kesatuan acuan, kesatuan pandangan, kesatuan perasaan, kesatuan sikap, dan kesatuan tindakan untuk menggunakan hak pilihnya bukan sebagai tanggung jawab dan kepentingan dunia semata, melainkan juga sebagai tanggung jawab dan kepentingan akhiratnya.
Akankah segala harapan dan keinginan baik itu lahir pada Pemilukada Kabupaten Buton 2011 ini? Ataukah Pemilukada Kabupaten Buton 2011 ini kembali akan berujung dengan “rasa pilu” yang “memilukan”?
