Kamis, 20/01/2011 08:28 WIB
Oleh : Said Zainal Abidin - detikNews
Jakarta - Hampir setiap hari ada keluhan dalam masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan aparat penyelenggara/pelaksana publik. Mereka tidak puas. Mulai dari sulitnya mendapatkan layanan sampai kepada kualitas layanan yang rendah, tinggi dan tidak jelasnya harga yang harus mereka bayar. Sementara itu mereka tahu ada beberapa layanan yang sudah dibiayai pemerintah dengan dana APBN atau APBD yang berasal dari pajak yang mereka bayar, tetapi dalam kenyataan masih tetap dikenakan biaya kepada rakyat.
Kekecewaan rakyat tidak pernah teratasi, karena perubahan demi perubahan dan pertukaran pemimpin yang memerintah, namun persoalan hidup rakyat yang berkenaan dengan pelayanan publik tidak banyak mendapat perhatian dari para aparatur pemerintah dan penyelenggara negara. Keadaan ini agaknya tidak sekedar dialami oleh golongan miskin di negeri ini, tetapi juga hampir di seluruh dunia. Itulah sebabnya, mengapa selama lebih dari 50 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, pembangunan di berbagai negara meningkat tajam, pendapatan per kapita di banyak negara meningkat berlipat, tetapi nasib orang miskin di hampir seluruh muka bumi ini masih tetap belum banyak berubah.
Pemerintah di berbagai negara tidak memberi perhatian yang serius terhadap perubahan dalam pelayanan, karena kegiatan itu dianggap mempersulit pekerjaan mereka. Para pejabat itu merasa, apa yang telah mereka lakukan selama ini, sudah lebih dari cukup. Kinerja mereka sudah cukup tinggi, karena kinerja itu dinilai tidak berdasarkan kenyataan di lapangan yang dilihat dari kepuasan rakyat, tetapi berdasarkan laporan dari pelaksana itu sendiri di lapangan.
Perbaikan cukup sekadar dengan semboyan demi semboyan yang ditempelkan di tiap simpang jalan. Kalau semboyan itu sudah ditempelkan, kinerja dianggap sudah meningkat. Kalau ada yang protes, itu tidak perlu digubris, karena yang demikian itu dipandang sebagai suara orang-orang rewel yang sejak kapanpun memang sudah begitu.
Di beberapa sudut jalan ada semboyan yang bertuliskan 'BERIMAN' artinya bersih, indah dan nyaman. Di bawah baliho itu dapat dijumpai berjenis sampah yang jorok dan menyeramkan. Ada lagi yang bertulis 'DAERAH TERTIB LALU LINTAS'. Lucunya tulisan itu terdapat di wilayah yang sangat tidak tertib dan macet. Sulit diketahui apa makna tulisan itu. Inilah barangkali yang dimaksudkan dengan formalism dari model salla yang dimaksudkan dalam teori Administrasi Publik. Atau mungkin karena sudah putus asa tidak ada cara untuk menertibkan lagi, maka sekadar sebagai doa atau untuk mengimbau agar dapat kiranya menimbulkan rasa iba dan kepedulian dari kalangan pengendara kendaraan untuk menertibkan diri.
Meskipun secara samar-samar diketahui bahwa pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, namun dalam praktik, rakyat selalu berpikir bahwa pelayanan itu berasal dari kemurahan hati pejabat yang telah sudi membantu mereka. Untuk itu mereka harus menyampaikan rasa syukur dan terima kasih melalui bermacam cara. Menjadikan diri sebagai pekerja sukarela bila diperlukan, melayani permintaan atau membela Ndoro kapan saja dibutuhkan, membantu dalam segala kesulitan termasuk memberikan hadiah secara bersama dan sebagainya.
Hadiah kepada Ndoro Penyelenggara Negara ini tidak ubahnya seperti rakyat Mesir Kuno mengorbankan gadis cantik kepada Tuhan-nya dengan mencemplungkan dalam Sungai Nil, atau penduduk Yogyakarta melautkan kepala kerbau dan berbagai sesajian kepada Nyi Roro Kidul. Akibatnya, hadiah bukan dari atas turun kebawah, tetapi dari bawah mendaki ke atas. Itulah sebabnya, mengapa dalam masyarakat negara berkembang, pemimpin hidup melimpah dengan segala kekayaan, rakyat menderita dengan segala kepapaan dan kesengsaraan.
Di lain pihak, rakyat negara berkembang juga memahami kesulitan mendapatkan pelayanan publik sebagai sebuah cobaan. Mereka paham untuk mendapatkan rezeki, mereka harus berusaha. Kerja keras adalah suatu kebajikan. Karena itu untuk memperoleh pelayanan publik mereka juga harus sabar untuk menempuh jalan berliku, terjal, berputar-putar, lama dan mahal. Ada kalanya, nyawa harus dipertaruhkan untuk berdesakan memperebutkan catu yang dibagikan.
Karena itu upaya memperbaiki pengadaan dan penyaluran pelayanan publik harus dilakukan di samping memberantas penyimpangan dalam pelayanan melalui penindakan, juga perlu diberikan kesadaran kepada mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan itu, antara lain:
- Bahwa pelayanan publik itu, di satu pihak adalah hak mereka sebagai warga negara. Di lain pihak merupakan kewajiban penyelenggara untuk memberikannya.
- Bahwa pelayanan publik bukan berasal dari kemurahan hati pejabat, karena itu tidak perlu ada balas jasa untuk mendapatkannya.
- Bahwa kesulitan mendapatkan pelayanan publik bukan suatu cobaan Tuhan, tetapi karena kelalaian dan kesalahan penyelenggara pelayanan.
- Bahwa memberikan hadiah kepada pelaksana pelayanan publik yang sudah dibiayai negara atau daerah adalah suatu kesalahan, tergolong sebagai perbuatan dzalim karena dapat mempersulit orang miskin lain yang tidak mampu memberikan hadiah seperti itu.
Demi keselamatan negara dan perbaikan hidup rakyat, segala pihak diperlukan kesadaran untuk memperbaiki pelayanan publik. Karena itu, di samping apa yang selama ini sudah dilakukan, insya Allah, KPK akan berbuat sesuatu untuk perbaikan pelayanan publik. Mudah-mudahan rakyat kita tidak akan terus menerus mengalami penderitaan dalam pelayanan publik.****
*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, Guru Besar STIA LAN, sekarang penasihat KPK.
(vit/vit)
