Opinion Peblika

Opinion Peblika
Suasana Foto Galian Tanah Tambang C Tanpa Melalui SRKL dan AMDAL di Wakatobi

Kamis, 06 November 2014

APA LANGKAH YANG DIAMBIL PEMERINTAH SULTRA, BUPATI DAN WALIKOTA KETIKA BBM NAI,K DAU,DAK DI PANGKAS AKIBAT TIDAK MELAKSANAKAN PROG ONE STOP SERVICE

OLEH   TONY ATMAJAYA


Setelah rapat koordinasi antara president jokowi bersama para mentri, gubernur serta kapolda se Indonesia , presiden Indonesia menekankan pada pengurangan belanja pegawai serta pelaksanaan program one stop service.

Ini artinya bahwa diharapkan agar semua aparatur pemerintah lebih focus pada relokasi anggaran belanja pembangunan daripada belanja pegawai yang kebanyakan yang berlebihan. Sehingga kurang signifikan antara pengeluaran biaya pembangunan bersama biaya belanja pegawai.

Perlu di cermati pula bahwa program one stop service adalah pola percepatan pelayanan pemerintah terkait pelayanan kepada masyarakat khususnya dan investor secara umum sehingga investor mudah menginves modalnya untuk mengelola potensi yang ada di daerah kita yaitu baubau, buton dan sultra secara umum. 

Dengan mempermudah pelayanan perizinan itu berarti dengan sendirinya akan terjadi percepatan investasi local dan luar sehingga sangat berpengaruh terhadap perputaran dan peningkatan ekonomi kita.Perlu di ketahui bahwa perputaran ekonomi di kota baubau dan kakabupaten buton masih sangat rendah sebab uang yang berputar di masayarakat hanyalah uang dari tangan pegawai negeri sipil dan apbd. 

Pada bulan bulan tertentu ketika proyek selesai maka otomatis uang yang beredar di masyarakat berkurang, Dan hampir tidak ada uang yang berputar di masyarakat bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam sekitar kita apakah itu potensi laut perikanan, pertanian atau pertambangan atau bahkan potensi lain. Maka dari itu pemerintah sudah harus memikirkan langkah langkah strategis terhadap persoalan diatas sementara kenaikan harga bbm belum tentu seiring dengan kenaikan gaji pegawai nah sementara kenaikan harga bbm secara otomatis terjadi kenaikan harga barang.

Detline waktu yang diberikan president kepada para gubernur , bupati dan walikota selama 1 tahun apabila program one stop service tidak di jalankan secara maksimal maka DAU dan DAK akan di pangkas oleh pemerintah pusat. 

Oleh karena itu tidak ada jalan lagi guna adalah selain pangkas belanja pegawai,buka ruang ruang pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih potensial yang langsung dikelola oleh masyarakat, peningkatan sumber daya manusia yang lebih focus pada peningkatan keterampilan, pemanfaatan dan peningkatan pertanian dan pangan guna penguatan ketahan pangan, menginformasikan kepada dunia tentang potensi alam kita agar investor masuk dan permudah perizinannya, membuka ruang komunikasi dengan pihak perbankan agar turun serta didalam pengelolaan keuangan bagi pedagang kecil lewat bantuan keuangan micro berbasis pada masyarakat pedagang, petani, nelayan penangkap dan pengrajin. 

Toni atmajaya aktivis 98
(Sumberhttps://www.facebook.com/toni.atmajaya.5?fref=ts/  6 November 2014)