NKRI GAGAL, INDONESIA TIMUR PILIH FEDERASI ?

OLEH : KHAMSHURI BUTON

 

Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) akan menggelar kongres untuk membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau federasi menuju Indonesia yang lebih baik di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 20 Mei mendatang.

NKRI Gagal, Indonesia Timur Pilih Federasi ?

Pembahasan NKRI tersebut karena sistem ini dinilai telah gagal, tak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya yang terjadi adalah ketimpangan sosial, sehingga masyarakat Indonesia Timur khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dipersepsikan sebagai preman, anarkhis, dan itu diperkuat dengan simbol John Key, Hercules, Sangaji, dan lain-lain.

Demikian disampaikan tokoh PIT yang juga Wakil Ketua DPD RI Laode Ida bersama Muhammad Syukur Mandar, Hatta Taliwang, Benny Matindas, Robert B. Keytimu, HAR Maklin, Boy Simpotan, Petrus Selestinus, Franky Maramis, Mikel Manufandu, Basri Amin, Julis Bobo, Roy Simbiak, dan Jefry di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/3).

Kongres ini akan dihadiri peserta dari 15 provinsi.

“Padahal kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia Timur tersebut akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat kebijakan negara tidak berpihak pada rakyat. Jadi, selama ini pemerintah telah gagal membangun Indonesia yang berkeadilan, sehingga kasus anarkhisme masyarakat itu tak boleh terus-menerus dibiarkan. Untuk itulah federasi sebagai alternatif dan ini bukan makar,” tandas Laode Ida.

NKRI Gagal

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah 68 tahun ini dinilai Syukur sebagai sistem politik yang gagal, karena ketika rakyat membutuhkan negara, negara malah tidak hadir.

Oleh sebab itu, federasi sebagai salah satu alternatif pengganti NKRI.

“Kalau pun tetap NKRI, maka sistem pengelolaan negara harus diperbaiki. Misalnya, masalah presiden dan wakil dari satu provinsi Jawa Timur, yaitu SBY dan Boediono,” ujarnya.

Menurut Syukur, federasi justru akan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Apalagi, SDA di Indonesia Timur sangat potensial dari pertambangan maupun minyak dan gas alamnya.

“Dengan penduduk yang kecil, dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat Indonesia Timur sejahtera, namun yang terjadi adalah kemiskinan. Inilah yang mesti diperbaiki,” ungkapnya.

Laode Ida dan Syukur membantah kalau kongres ini sengaja dilakukan menjelang Pemilu 2014, karena hal itu sudah dibicarakan sejak reformasi 1998 silam.

“Yang jelas forum ini bukan untuk mendegradasi posisi Indonesia, tapi lebih dimaknai sebagai forum yang memberi artikulasi dan penjabaran lebih komprehensif atas peran Negara dalam memakmurkan rakyatnya untuk memicu semangat nasionalisme baru,” kata Syukur lagi. (Suara Pembaharuan)

“KABALI” MENDUKUNG ORGANISASI BARISAN PEMERSATU MASYARAKAT KEPULAUAN WANGI-WANGI ASALKAN "INDEPENDEN"

OLEH : LA ODE SARUHU

Lembaga Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Indonesia (FORKOM KABALI) pusat Kendari Sulawesi Tenggara akan mendukung keberadaan organisasi Barisan pemersatu Masyarakat Kepulauan Wangi-Wangi (BPMKW) asalkan dalam pengelolaan organisasinya dapat berjalan secara independen dan bisa membangun seluruh lapisan masyarakat  wangi-Wangi secara adil dan merata. Dalam acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di rangkai dengan diskusi Panel yang diadakan oleh BPMKW belum lama ini pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 bertempat di Hotel Attaya lantai III Kendari cukup berjalan sukses namun patut disayangkan dalam acara babak diskusi panel dengan melibatkan tiga orang pakar setingkat Doktor dari masing -masing latar belakang disiplin ilmu yang mewakili ethnis Liya, Wanci dan Mandati tidak menghasilkan kesimpulan yang siginifikan yang dapat memuat kriteria Balon Bupati Wakatobi 2010-2016. Hal ini sudah tanpak dalam fenomena jalannya rangkaian acara diskusi panel yang mana sebelumnya dimoderasi oleh beberapa tokoh asal ethis wanci yang menginginkan agar empat pilar ethnis seperti Liya, Mandati, Kapota dan Wanci mulai saat ini untuk dieleminasi mengingat bahwa menurut pandangan mereka bahwa empat pilar ini merupakan awal caruk maruknya eksistensi ethnis di pulau Wangi-Wangi ini. namun demikian menurut KabaLi dengan mengambil referensi sejarah mengatakan bahwa keberadaan Liya, Kapota, Mandati dan Wanci pada zamannya merupakan suatu modal kekuatan sosial dalam rangka mempererat sistem adat dan tradisi persatuan senasib sepenanggungan antara golongan di Kepulauan Wangi-Wangi sehingga keberadaan empat pilar ini pada hakekatnya bukan perlemahan namun sebaliknya adalah kekuatan dalam persatuan dan kesatuan masyarakat Wangi-Wangi. Untuk menjadi perhatian bahwa keberadaan empat pilar ini mulai diciptakan oleh Raja Liya yang bernama La Odhe Yani yang tak lain merupakan anak langsung dari Sulthan Ke IV Buton yakni LA ODE DANI (KABUMBU MALANGA ATAU SULTAN BUTON KE-IV)  yang memerintah Liya dan menjadi Raja Liya Pertama sejak pertengahan  abad ke XVI yang bergelar La Ode (Setelah Raja Liya Talo-Talo). Raja Liya pertama yang memegang gelar La Ode memegang amanah sulthan Buton ke IV dengan diberi pemerintahannya atas 3 (tiga) kekuasaan yakni Raja Liya sebagai Lakina Liya atau Moori Liya, Raja Liya sebagai Sarana Wolio dan Raja Liya sebagai Bobeto Mancuana. Dalam penjelasannya bahwa Raja Liya sebagai Lakina Liya mengandung maksud kekuasaan pemerintahannya sebagai penguasa (Raja) mutlak di kalangan ethnis liya yang mana seluruh masyarakat Liya harus patuh pada titah dan perintahnya; Raja Liya sebagai Sarana Wolio mengandung maksud bahwa kekuasaan pemerintahannya sebagai wakil langsung dari pemerintahan Kesultanan Buton atas kekuasaannya pada empat wilayah pulau yaitu Binongko,Tomia, Kaledupa dan Wangi-Wangi sehingga segala titah dan perintahnya secara pemerintahan harus dipatuhi oleh ke empat pulau tersebut karena dia adalah mewakili perintah dan titah dari Kesultanan Buton; dan Raja Liya sebagai Bobeto Mancuana mengandung maksud bahwa setiap titah dan perintah Raja Liya yang agung terurtama dalam menyelesaikan konplik atau persoalan antara empat pulau yakni Binongko, Tomia, Kaledupa dan Wangi-Wangi maka penguasa setempat (Lakina Kaledupa, Sara Tomia, Sara Binongko) atas pulau-pulau tersebut harus dapat menerima tanpa perlawanan yang berarti bahwa titah atau perintah itu mengandung unsur persatuan dan kesatuan untuk kebaikan masyarakat dan pemerintahan pulau-pulau tersebut.  Namun dalam menjalankan amanah dari Kesultanan Buton sering juga mendapat perlawanan utamanya dari Kaledupa karena ketika itu juga pemerintahan Kesultanan Buton memberikan  kekuasaan Kaledupa sebagai Barata atau perwakilan. 

Oleh karena itu dalam acara-acara  rapat Sara dari ke empat pulau tersebut ketika Raja Liya akan mengambil keputusan sebagai wakil pemerintahan Kesultanan Buton supaya tidak lagi diganggu gugat apa yang akan diputuskan dan memenangkan keputusan tersebut maka diangkatlah Sara Wanci, Sara Mandati dan Sara Kapota untuk  memperkuat kedudukan Raja Liya pada waktu itu. Sejarah demikian ini yang banyak kalangan tokoh masyarakat Wangi-Wangi belum mengetahuinya secara baik bahkan ada juga yang dengan sengaja memplesetkan nilai-nilai sejarah tersebut sehingga saat ini terjadi pengkaburan sejarah. Siapapun harus akui bahwa hanya di Liya memiliki Honari Mosega. Apa itu Honari Mosega tak lain adalah bahwa honari tersebut merupakan simbol-simbol kekuatan raja Liya yang tak dimiliki oleh pulau lain di Kabupaten Wakatobi. Ini merupakan fakta sejarah bahwa tari Honari Mosega ini begitu secara frontal menggambarkan otorisasi Raja Liya sebagai penguasa yang mesti dituruti perintahnya pada waktu itu karena dia memegang amanah penuh dari kesultanan buton. 

Contoh lain sebagai fakta sejarah dapat dikemukakan bahwa di pemerintahan Raja Liya terdapat 13 gendang (tamburu) sebagaimana jumlah yang sama terdapat di pemerintahan kesultanan Buton. Ini menandakan bahwa kekuasaan Raja Liya pada zamannya sama juga sebagaimana kekuasaaan Sultan Buton atau setidaknya paralel (tidak dibawah perintah secara langsung) yang dibuktikan dalam setiap upacara adat dan penyambutan para pembesar kesultanan dilakukan sama seperti yang dilaksanakan di kesultanan Buton. Belum lagi bila kita menyinggung kebesaran benteng keraton Liya bahwa susunan benteng keraton liya terdiri dari 13 pintu (13 buah lawa) yang juga sama persis dengan jumlah pintu yang terdapat di benteng keraton wolio ditambah 2 (dua) buah Lawa Lingu atau Lawa Rahasia.Pemerintahan Kesultanan Buton sangat menyadari bahwa Keraton Liya pada zamannya jauh lebih dahulu berkuasa sebelum adanya kekuasaan Raja Pertama Buton Wa Kaa Kaa dan Raden Sibahtera, sebagaimana yang diterangkan dalam naskah kuno sejarah buton bahwa Si Panjonga pernah memerintah di Liya awal Abad ke XII masehi. Postulat, jika Si Panjonga pernah memerintah di Liya ketika itu maka memungkinkan bahwa Si Malui dan Bau besi atau Raden Jutubun juga pernah memerintah di Liya. Hal ini secara empiris dapat dibuktikan bahwa arsitektur Benteng Liya yang dibuat oleh Si Malui, raden Jutubun da Si Panjongan sama persis dengan arsitektur benteng yang mereka buat di tanah Buton.

Pertanyaannya kemudian bahwa adakah Honari Mosega terdapat di pulau Binongko, Tomia dan Kaledupa!?. Adakah benteng keraton yang terdapat di pulau Binongko, Tomia dan Kaledupa sama jumlah pintunya seperti yang terdapat di keraton Liya..!?. Adakah terdapat 13 gendang (tamburu) diperintahan Raja Binongko, Tomia dan Kaledupa!? Adakah Raja Binongko, Tomia dan Kaledupa memegang tiga kekuasaan pemerintahan seperti yang terdapat di Liya yakni sebagai Lakina, seagai Sarana Wolio dan sebagai Bobeto Mancuana!?. Secara tegas KabaLi mengatakan tidak terdapat!!. Sebagai contoh saja pemerinatah di Kaledupa diberi kekuasaan oleh Sultan Buton hanya paling tinggi sebagai Barata disamping sebagai Lakina Kaledupa, dengan sultan Buton menghargakan Kaledupa hanya sejumlah 2 buah tamburu atau gendang. Sedangkan di Binongko dan Tomia tidk terdapat gendang berarti disana kekuasaan paling tinggi sebagai Kepala sara dan Perangkatnya..

Ini baru kita gambarkan perbandingan kekuasaan antara 4 buah pulau yakni Binongko, Tomia, Kaledupa dan Wangi-Wangi, belum kita bicara kedudukan sara Wanci, sara Mandati dan sara Kapota. Keberadaan sara Wanci, sara Mandati dan sara Kapota merupakan bagian kekuasaan dari pemerintahan Raja Liya guna melengkapi perlementaria dalam pengambilan keputusan apabila terjadi konplik antara sara Binongko, Tomia dan barata Kaledupa, sehingga praktis keputusan Raja Liya adalah mutlak mengingat kedudukannya sebagai Sarana  Wolio dan Bobeto Mancuana. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa di Wanci, Mandati dan Kapota tidak terdapat Lakina dan disana hanya paling tinggi terdapat Kepala Sara dan Perangkatnya. Inilah fakta sejarah dan sebetulnya kalau kita mau jujur secara kepemimpinan mestinya orang-orang Liya-lah yang menjadi pionir dan soko guru dalam mengatur seluruh masyarakat di Wakatobi. KabaLi sangat faham bahwa sejak keberadaan distrik tahun 1902 lalu yang ditempatkan di Wanci adalah merupakan asal mula perepecahan dari pemahaman sejarah yang benar yang sengaja diciptakan oleh golongan-golongan tertentu agar  selalu terjadi permusuhan dalam internal masyarakat Wangi-Wangi sehingga terjadi perlemahan komunitas dan para kepala distrik bisa leluasa mengembangkan misinya disana.

Dan untuk menjadi renungan semua pihak bahwa fakta-fakta sejarah secara otentif berdasarkan artifak dan simbol-simbol arkiologis mengemukakan bahwa diperkirakan mulai pertengahan Abad ke XI sudah ada Raja di Wilayah Liya atau tepatnya di pulau Oroho. Raja ini pada zamannya merupakan raja-raja kecil pimpinan para bajak laut dan para hulubalang untuk mengatur komunitas rakyatnya yang bermukim di oroho pada masa ini. Adapun nama-nama tempat pemukiman bajak laut di pulau Oroho adalah Riwu Motalo, Oa’Mabasa, Togo, Untu Laganda, Kao Komba, Oa Lawa-Lawa, Watu Andala, Tonganu Togo, Kompo Nuone. Diperkirakan asal muasal munculnya Honari Mosega dari dinasti yang berkuasa di pulau Oroho ini yang pada umumnya bajak laut dimana Honari Mosega ini dijadikan sebagai pasukan pengintai atau sekarang dikenal dengan “Intelijen”. Berdasarkan bentuk gerak dank ode yang terpantul dalam cermin adalah merupakan isyarat apakah tamu yang dating atau kapal yang bersandar di pulau ini bermaksud baik atau lawan.  Para hulubalang dan Raja akan menerima isyarat tersebut dan jika musuh maka akan langsung menyerang tanpa ampun sebaliknya jika kawan maka akan disambut lebih baik. Dinasti raja-raja kecil para Bajak Laut yang bermukim di pulau Oroho ini diperkirakan mulai berakhir sejak Lakundaru atau Talo-Talo atau lakueru sudah memerintah Liya menjadi Raja Liya pada pertengahan Abad XV dengan sudah kerja sama dengan Raja Buton. Tidak jelas Talo-talo ini asal muasalnya namun sebagian masyarakat mengatakan bahwa dia adalah orang asal pulau Oroho juga yang punya banyak kesaktian dan memberontak melawan keluarganya sendiripara bajak laut yang waktu itu tak mau merubah dan mengikut dia. Sehingga dengan keberadaan Talo-Talo memerintah di Liya langsung mendirikan Benteng untuk pertahana  dari para sanggila mulai benteng lapis ke tiga antara Mandati dengan Liya, kemudian benteng lapis kedua antara benteng lapis ketiga dan Laro Togo dan benteng lapis pertama didalam wilayah laro Togo. Kemudian setelah masuk La Odhe Ali memerintah menjadi Raja Liya benteng Laro Togo atau benteng lapis pertama disempurnakan kembali sebagaimana bentuk benteng keraton wolio karena dia memegang amanahnya ayahnya Sultan Sangia Manuru.

KabaLi menghimbau agar dalam mencermati dan menilai hasil-hasil kerja pembangunan yang ditelorkan oleh pemerintahan Hugua hendaknya dapat dilihat secara sportif dan obyektif dengan senantiasa menghilangkan sakuasangka rasa tak senang. Terlepas dari kedudukan dia sebagai Bupati sesungguhnya dia juga sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan namun kerja kerasnya selama meminpin Wakatobi sampai tahun keempat ini perlu masyarakat Wakatobi acungkan jempol mengigat secara relatif dengan menjadikan trend Wakatobi sebagai destinasi kunjungan wisata dunia dengan visi "Surga Nyata Dibawah Laut" menjadikan gugusan kepulauan yang terdapat dibagian timur pulau Buton ini menjadi terkenal di dunia. Kita bisa amati secara obyektif atas tolok ukur PDRB Wakatobi dari tahun ke tahun mengalami kelonjakan secara signifikan. Meskipun demikian dia cukup menyadari bahwa "surga nyata dibawah laut" itu tidak hanya terdapat di gugusan pulau Tomia dan Kaledupa. Ada juga "surga nyata dibawah laut" di gugusan pulau Wangi-Wangi seperti pulau Oroho, Simpora dan Karamah bahkan Kapota namun tentu dia akan membuat prioritas mana yang didahulukan. Demikian pula gugusan pulau Binongko juga terdapat potensi "surga nyata dibawah lau" itu dan hingga saat ini belum tersentuh oleh polesan dari Hugua. Dia juga menyadari bahwa keanekan ragam budaya, adat dan tradisi merupakan aset ekonomi yang cukup tinggi yang dimiliki oleh keempat pulau itu namun juga hingga saat ini juga dia belum tersentuh inpra strukturnya dengan baik. Oleh karena itu memang secara ideal tak cukuplah dia bila hanya menjanlankan segara program kerja yang belum terwujud itu bila Hugua hanya satu priode saja.  Wisata bahari dengan "surga nyata dibawah laut" tak cukup sepenuhnya menjadi andalan utama Wakatobi jika tidak seiring dengan pengenbangan Kebudayaannya. Oleh karena itu Hugua menyadari pengembangan kebudayaan Wakatobi akan menjadi program prioritas masa jabatan keduanya jika rakyat masih memilinya yakni dengan memoles dan mengangkat nilai-nilai Tradisi, Adat Istiadat dan Seni Budaya bahkan sejarah Wakatobi beserta seluruh inpra strukutur dan supra strukturnya sehingga kelak juga kebudayaan Wakatobi menjadi destinasi wisata dunia. Kedua obyek vital inilah merupakan prioritas program kerja Hugua 2011-2016 mendatang. Dalam masa keperintahan Bupati Hugua saat ini masih juga terdapat banyak kekurangan akibat dari lemahnya sistem birokrasi dalam mengamankan dan menindaklanjuti program kerjanya. Aparatur birokrasi saat ini tak lain adalah merupakan subordinasi dari sistem bapak angkat hasil pemilu 2007 lalu yang memang Hugua tak dapat melolaknya karena banyaknya kepentingan didalamnya. Dampak dari ini semua terjadilah debirokratisasi dan politisasi jabatan yang bermuara lemahnya pertanggungjawaban administrasi pemerintahan didaerah ini. Oleh karena itu dia cukup menyadari akan keadaan ini, maka bila rakyat Wakatobi masih mempercayainya untuk kembali memimpin Wakatobi 2011-2016 maka juga yang menjadi prioritas kerjanya adalah pembenahan sistem pemerintahannya dengan memperkuat birokrasi dan menempatkan orang-orang yang cukup berpengalaman memimpin satuan SKPD dan jabatan-jabatan strategis lainnya. Rekruitmen orang-orang ahli tersebut akan didatangkan dari luar Wakatobi dengan melalui kerja sama pemerintah provinsi sultra dan daerah-daerah lain. Masih wajar saja apa yang dilakukan oleh saudara Hugua saat ini-----mengingat jika kita menduduki jabatan yang sama mungkin perbuatan kita lebih para lagi dari itu semua. Dan bahkan hanya golongan-golongan keluarga dekat saja yang kita tempatkan pada bagian-bagian yang basah. Oleh karena itu KabaLi mengingatkan bahwa sebelum melakukan kritik kepada orang lain maka koreksilah pribadi kita lebih dahulu apakah memang kita jauh lebih baik daripada orang lain. Maka dari itu "cubitlah kulitmu..., jika sakit maka begitupun rasa orang lain.."!!

Kalau kita mau jujur melihat kenyataan lapangan selama ini bahwa adakah orang-orang Wanci para tokoh wanci, nota bene pernah menjadi pejabat di daerah sulawesi tenggara pernah menarik atau katakanlah pernah mengkader orang Mandati..., orang Kapota..., orang Kolo..., orang Liya..., orang Pongoh...,orang melangkah one!!??? jawabnya tidak ada !! dan belum pernah?! Dan kenyataan sosial ini meskilah kita mau jujur mengakuinya  sebab hal ini merupakan suatu realitas sosial yang tak bisa kita tutup tutupi lagi sebab seluruh masyarakat sudah mengetahuinya sebagai bukti lemahnya para toko kita dalam memimpin masyarakat  Wangi-Wangi selama ini yang secara bijaksana tidaklah mungkin kita  seluruh masyarakat Wangi-Wangi mau adakan pembiaran untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang serupa dimasa lalu itu untuk para pemimpin masa akan datang.  Oleh karena itu bagi KabaLi hanya orang Liya yang mampu memegang amanah untuk mempersatukan seluruh masyarakat  WAKATOBI tanpa reserve  dan  untuk itu usungan Balon Wakil Bupati Wakatobi 2011-2016 untuk mendampingi Hugua Kabali akan ajukan pendamping dari orang asli Liya yang punya pengalaman politik dan birokrasi yang cukup handal yang  mana orang-orang tersebut dapat diakses  pada http://www.keratonkabalis.wordpress.com dengan catatan bahwa hal ini KabaLi melakukannya jika dan/atau bila tidak ada lagi pigur panutan yang  bisa kita dapatkan saat  ini yang benar-benar menjadi idola seluruh masyarakat Wangi-Wangi bahkan WAKATOBI sebagai bakal calon Bupati yang akan diusung oleh masyarakat Wangi-Wangi.  
Saat ini yang terjadi dipemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara ethnis pulau Kaledupa mampu secara transfaran menduduki jabatan eselon 2 sebanyak 3 orang sementara sumber daya manusianya pada katagori doktoral (S-3) hanya terdapat 4 orang saja lebih banyak jumlah sumber daya manusia pulau wangi-wangi 13 orang doktor (S-3). Hal ini bisa terjadi karena hingga saat ini ethnis wangi-wangi masih pecah belah dan belum ada ketokohan yang menjadi panutan masyarakat. Lintas tokoh yang baru baru ini terbentuk diharapkan mampu menjawab tantangan ini kedepan.
Semoga segala niat baik ini senantiasa mendapat perhatian masyarakat secara positif  dan senantiasa diberkahi oleh Tuhan YME dan  Talo-Talo (Lakueru), Mo'ori ikareke, Labaluluwu, Peropa, Dete ke Katapi dengan harapan masyarakat Wangi-Wangi dapat bangkit lebih baik dari saat ini

 Amin-amin ****

Bahakonto La Ode....!  Teyikitana Mbeado Aposaasanto..., Ongangkita temia hele "kambea aikitana anedo omotutu akabalinto..., hee... hee.... hee... ?. Maimo To Poangkatako. Toposaileama, Toponamisi kene Toposaasa ako Tobangune Atogonto u wangi-wangi........"

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER

OLEH : YUDHI

Latar Belakang Hari Pahlawan

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945 pasukan Jepang mulai dilucuti oleh tentara nasional dan rakyat. Proses pelucutan ini menimbulkan bentrokan-bentrokan di berbagai daerah yang cukup banyak menimbulkan korban. Inisiatif tersebut juga dilakukan karena pihak sekutu di Indonesia masih belum juga melucuti tentara Jepang.

Pihak sekutu yang telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang juga turut akhirnya turun ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. 15 September sekutu yang diwakili oleh Inggris mendarat di Jakarta dan 25 Oktober di Surabaya dengan 6.000 serdadu dari Divisi ke-23 dengan pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby. Namun pendaratan sekutu ini didomplengi kepentingan Belanda secara rahasia melalui NICA untuk kembali menguasai Indonesia meskipun sudah memerdekakan dirinya.

Rakyat Indonesia marah mendengar konspirasi tersebut sehingga perlawanan terhadap Inggris dan NICA tetap berlanjut yang memuncak ketika pimpinan sekutu wilayah Jawa Timur Brigadir Jenderal Mallaby terbunuh 30 Oktober di Surabaya.

Inggris dan NICA melalui Mayor Jenderal Mansergh yang menggantikan Mallaby mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerah sampai batas akhir tanggal 10 November pagi hari. Namun di batas ultimatum tersebut rakyat Surabaya menjawabnya dengan meningkatkan perlawanan secara besar-besaran, salah satu pimpinan perlawanan tersebut adalah Sutomo, dikenal sebagai Bung Tomo (yang sampai saat ini belum diangkat secara resmi menjadi Pahlawan Nasional, hanya menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1995 oleh presiden Suharto).

Perang tersebut melibatkan pasukan sekutu dengan 30.000 serdadu (26.000 didatangkan dari Divisi ke-5 dengan dilengkapi 24 tank Sherman) dan 50 pesawat tempur dan beberapa kapal perang. Inggris menduga 3 hari Surabaya bisa ditaklukan namun kenyataannya memakan satu bulan sampai akhirnya Surabaya kembali jatuh ke tangan sekutu dan NICA.

Perang ini menimbulkan perlawanan lain di semua kota seperti Jakarta, Bogor, Bandung sampai dengan aksi membakar kota 24 Maret 1946 dan Mohammad Toha meledakkan gudang amunisi Belanda, Palagan Ambarawa, Medan, Brastagi, Bangka dll. Perlawanan ini terus berlanjut baik dengan senjata maupun dengan negosiasi para pimpinan negeri seperti perjanjian Linggajati di Kuningan, perjanjian di atas kapal Renville, perjanjian Roem-Royen sampai akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949.

Empat tahun revolusi yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, hingga akhirnya momen 10 November dijadikanHari Pahlawan. Dari fakta sejarah di atas bisa kita simpulkan bahwa ancaman pertama kemerdekaan Indonesia bukan hanya Belanda ingin menguasai kembali, namun sekutu yang dipimpin Amerika memiliki kepentingan tersendiri di Indonesia

.

PIDATO BUNG TOMO

Isi Pidato Bung Tomo :

Bismillahirrohmanirrohim..

MERDEKA!!! 

Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia

terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya

kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini

tentara inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet

yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua

kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan

menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara jepang

mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan

mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera puitih tanda bahwa kita menyerah kepada mereka 

Saudara-saudara

di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan

bahwa rakyat Indonesia di Surabaya

pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku

pemuda-pemuda yang berawal dari Sulawesi

pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali

pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan

pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera

pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di surabaya ini

di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing

dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung

telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol

telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana

hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara

dengan mendatangkan presiden dan pemimpin2 lainnya ke Surabaya ini

maka kita ini tunduk utuk memberhentikan pentempuran

tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri

dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya 

Saudara-saudara kita semuanya

kita bangsa indonesia yang ada di Surabaya ini

akan menerima tantangan tentara inggris itu

dan kalau pimpinan tentara inggris yang ada di Surabaya

ingin mendengarkan jawaban rakyat Indoneisa

ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indoneisa yang ada di Surabaya ini

dengarkanlah ini tentara inggris

ini jawaban kita

ini jawaban rakyat Surabaya

ini jawaban pemuda Indoneisa kepada kau sekalian

hai tentara inggris

kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu

kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu

kau menyuruh kita membawa senjata2 yang telah kita rampas dari tentara jepang untuk diserahkan kepadamu

tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita

untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada

tetapi inilah jawaban kita:

selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah

yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih

maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga

Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah! keadaan genting!

tetapi saya peringatkan sekali lagi

jangan mulai menembak

baru kalau kita ditembak

maka kita akan ganti menyerang mereka itukita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka

Dan untuk kita saudara-saudara

lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka

semboyan kita tetap: merdeka atau mati!

Dan kita yakin saudara-saudara

pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita

sebab Allah selalu berada di pihak yang benar

percayalah saudara-saudara

Tuhan akan melindungi kita sekalian

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

MERDEKA!!!

SEJARAH PERISTIWA 10 NOVEMBER ( Hari Pahlawan )

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Kronologi penyebab peristiwa

1. Kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia

Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan tujuh hari kemudian tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tesebut, Indonesia secara resmi diduduki oleh Jepang.

2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. Kedatangan Tentara Inggris ; Belanda

Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA.

4. Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya

Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.

Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya.

Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris . Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi.

5. Kematian Brigadir Jenderal Mallaby

Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali. Kematian Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

6. Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak

Tom Driberg, seorang Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris (Labour Party). Pada 20 Februari 1946, dalam perdebatan di Parlemen Inggris (House of Commons) meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia. Dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Mallaby yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi. Berikut kutipan dari Tom Driberg:

"... Sekitar 20 orang (serdadu) India (milik Inggris), di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun, telah terputus dari komunikasi lewat telepon dan tidak tahu tentang gencatan senjata. Mereka menembak secara sporadis pada massa (Indonesia). Brigadir Mallaby keluar dari diskusi (gencatan senjata), berjalan lurus ke arah kerumunan, dengan keberanian besar, dan berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Mereka patuh kepadanya. Mungkin setengah jam kemudian, massa di alun-alun menjadi bergolak lagi. Brigadir Mallaby, pada titik tertentu dalam diskusi, memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Mereka melepaskan tembakan dengan dua senapan Bren dan massa bubar dan lari untuk berlindung; kemudian pecah pertempuran lagi dengan sungguh gencar. Jelas bahwa ketika Brigadir Mallaby memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundingan gencatan senjata sebenarnya telah pecah, setidaknya secara lokal. Dua puluh menit sampai setengah jam setelah itu, ia (Mallaby) sayangnya tewas dalam mobilnya-meskipun (kita) tidak benar-benar yakin apakah ia dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya; yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya (Mallaby).

Saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuhan licik... karena informasi saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu, yang niat jujurnya saya tak punya alasan untuk pertanyakan ... "

Ultimatum 10 November 1945

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya, Mayor Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945. 

Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan / milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan bom udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang.

Berbagai bagian kota Surabaya dibombardir dan ditembak dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal mupun terluka.

Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kyai-kyai pondok Jawa seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kyai) shingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari, hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris.

Setidaknya 6,000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200,000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai HARI PAHLAWAN oleh Republik Indonesia hingga sekarang.****

ERA PURBA VS MODERN KAJIAN NILAI DAN IDEOLOGI KESEIMBANGAN KEKUASAAN MOMENTUM SUKSESI BAUBAU-SULTRA 2012

OLEH : BIA WAKATOBI (AKTIVIS KNPI DAN KAHMI KALTIM) *).

Sebentar lagi perhelatan pemilukada di BauBau dan Sulawesi Tenggara akan digelar. Momentum ini tentu memberi isyarat harap-harap cemas antara terwujudnya pemimpin yang diharapkan berhadapan dengan resiko stagnan nya harapan akselerasi pembangunan dikedua daerah ini.

Berikut ini, sebagai putra daerah yang tumbuh besar di negeri orang (Samarinda, Red) merasa berkepentingan untuk menurunkan analisis sisi suksesi (pergantian kepemimpinan) dengan harapan menjadi pencerdas terhadap masyarakat pembaca akan wujud harapan kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi buah peran pemimpin terpilih hasil pemilukada kedua daerah berpengaruh di Sulawesi Tenggara tersebut. 

Dalam sadar dan tidak sadar, nilai telah menjadi keyakinan dan penuntun diri manusia dan menganyam perkembangan masyarakat. Manusia dan masyarakat dalam setiap tahap perkembangan membutuhkan ideologi sebagai pandangan hidup. Dalam arti nilai-nilai menjadi keyakinan hati manusia dan nurani masyarakat, sedangkan ideologi sebagai pandangan hidup yang membingkai manusia dan masyarakat dalam setiap gerak dan langkah hidup dan kehidupan.

Seorang anak manusia yang tidak mempunyai kesadaran keyakinan nilai dan pandangan hidup, tentu hanya berteori dan hanya bekata-kata dalam berkonsep. Manusia demikian tidak lebih sebagai robot, hanya sekedar berkata-kata tanpa pijakan nilai dan ideologi. Manusia serba praktis-pragmatis dan di saat tertentu penuh kesepian dan kehampaan.

Manusia yang tidak menunaikan kewajiban tetapi tidak malu menggunakan hak-nya. Manusia ujung-ujung duit (UUD), mempawaikan kekuasaan dan memamerkan kepentingan yang tidak senonoh.

Nilai bermakna sesuatu yang berharga, tumbuh berkembang dalam hati manusia dan nurani masyarakat. Dikatakan nilai apabila diyakini dalam berproses untuk menjadi, membentuk hati nurani dan menganyam pola berpikir serta berwujud nyata dalam tingkah laku manusia yang membangun kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Pembentukan pola pikir dalam bingkai pandangan hidup manusia yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sebut ideologi. Melalui ideologi, manusia mengolah pikiran dalam model teori untuk mempengaruhi pikiran orang lain dalam menganyam kehidupan bermasyarakat.

Penyederhanaan teori dalam rumusan konsep yang dilaksanakan demi membangun hidup dan kehidupan bersama yang lebih baik. Dengan demikian diperlukan kecerdasan intelektual untuk memahami ilmu pengetahuan yang mempunyai roh nilai dan berjiwakan ideologi, bertubuh teori yang beranggota tubuh konsep dalam membangun hidup dan kehidupan.

Secara hakiki nilai bertumbuh, berkembang dan membentuk kepribadian seorang manusia. Proses berkembang nilai dalam diri manusia sangat ditentukan oleh lingkungan masyarakat yang membentuknya sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Sesungguhnya dalam diri seseorang telah dikaruniai secara kodrati nilai sebagai manusia (nilai kemanusiaan), membedakannya dengan makhluk hidup lain.

Keluarga menjadi faktor internal penentu walaupun faktor utama tetap dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian lingkungan masyarakat yang luas dan kompleks sebagai faktor eksternal (nilai sosial). Nilai kemanusiaan dalam diri seseorang terukur dalam proses tumbuh dan berkembang anak manusia itu dengan sesama dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.

Manusia dalam keluarga dan lingkungan masyarakat purba (abad-VI SM), nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang sangat individual. Ditandai dengan kekuatan dan kekerasan yang ditonjolkan, homo homini lupus, manusia menjadi srigala dari manusia lain. Masyarakat purba mempunyai hukum “siapa yang kuat memangsa yang lemah” (hukum rimba/hukum alam).

Dalam perkembangan semakin bertambah populasi, manusia tidak dapat mengelak dari kebutuhan akan sebuah aturan hukum hidup bersama yang lebih beradab. Keperluan aturan hukum untuk meminimalisir pengutamaan kekuatan dan peragaan kekerasan sosial oleh para penguasa purba. Era tradisional menjemput manusia dan masyarakat kepurbaan dalam semboyan ubi societas ibi ius, “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” (hukum masyarakat), dikenal dengan masyarakat tradisional (abad ke IV SM – V M).

Kehidupan manusia dalam masyarakat purba, mempertahankan nilai kemanusiaannya melalui jalan kekerasan, menandakan pengutamaan ketahanan dan kepentingan individu serta kelompok. Sedangkan kehidupan manusia dalam masyarakat tradisional, yang diutamakan ketertiban bersama dan kepentingan umum.

Dalam tahap perkembangan manusia dan masyarakat dari zaman purba yang mengutamakan nilai kemanusiaan individual (nilai individu) bergeser ke tahap perkembangan manusia dan masyarakat tradisionnal yang mengutamakan nilai kemanusiaan bersama (nilai komunal), mengisyaratkan manusia mulai menyadari kepentingan bersama (public) sebagai makhluk sosial di samping kepentingan diri dan kelompok (ego) sebagai makhluk individu.

Tarik menarik kepentingan diri (ego) dan kepentingan umum (public) dalam diri seseorang, menandai tahap bertumbuh, berproses nilai tradisional dalam hati dan keyakinan seorang anak manusia. Konflik nilai purba versus nilai tradisional dalam diri manusia dan perkembangan masyarakat, memungkinkan tampilnya nilai religius (religio ego sun) menganyam masyarakat abad pertengahan (abad V – abad XV).

Nilai religius menawarkan keselamatan hidup akhirat bagi umat manusia yang selalu mengejar keselamatan duniawi dalam konflik kepentingan diri versus kepentingan sosial. Tawaran keselamatan hidup akhirat di era mulai berpengaruhnya agama, membantu tahap perkembangan masyarakat dalam anyaman nilai modern yang ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (abad XVII – abad XIX).

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menandai munculnya manusia dan masyarakat rasional (moderen) sebagai lawan manusia dan masyarakat purba, tradisional yang irasional. Baik manusia purba dan manusia tradisonal beserta masyarakat yang dihasilkan ditandai dengan keirasionalan yang lebih menguasai pola pikir dan pola kehidupan mereka.

Dalam arti bahwa pola pikir purba dan tradisional, juga pola pikir religius dan modern tentu tetap mewarnai kehidupan manusia dan masyarakat dalam perkembangan sampai kini dan akan datang. Namun yang paling berpengaruh tentu sesuai situasi dan kondisi tertentu saat itu, sekarang, dan akan datang yang menunjukan nilai-nilai dan tahapan masyarakat mana yang lebih dominan.

Dengan demikian dalam proses perkembangan diri seorang anak manusia dan masyarakat, tidak terhindarkan saling berpengaruh nilai-nilai (purba, tradisional, religius, modern) dengan karakter dan cirinya masing-masing.Dalam perkembangan nilai religius yang memediasi konflik nilai purba versus nilai tradisional, melahirkan nilai modern dengan masyarakat modern dalam semboyan corgito ego sun, “saya berpikir maka saya ada”. Pencermatan nilai modern dengan masyarakat modern menganyam ideologi sosialis versus ideologi kapitalis.

Tercermati bahwa Ideologi sosialis sebagai pola pikir menganyam kelanjutan masyarakat tradisional yang rasional, sedangkan ideologi kapitalis sebagai pola pikir mereinkarnasi masyarakat purba yang rasional di era kekinian.Dalam arti bahwa feodalisme yang menjadi watak kekuasaan dan ciri masyarakat tradisional, terformat kembali dalam manusia dan masyarakat modern sosialis. Sedangkan andalan kekuatan dan kekerasan yang menjadi watak kekuasaan dan ciri masyarakat purba tereinkarnasi dalam manusia dan masyarakat moderen kapitalis.

Nilai dan ideologi membelenggu, memperbudak atau memerdekakan, memanusiakan? Merupakan sebuah pertanyaan menggelitik kebatinan, kerohanian seorang anak manusia demi mengoreksi dan mengevaluasi suatu perkembangan diri. Perkembangan diri yang berkorelasi erat dengan perkembangan masyarakat sebagai buah pikiran dan karya, terutama ditujukan kepada manusia para pemimpin.

Manusia para pemimpin yang dipercayakan Rakyat dan Umat untuk memimpin di berbagai lini kekuasaan demi membawa perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari hari kemarin. Apalagi manusia para pemimpin yang tidak dalam kesadaran merajut keyakinan nilai dan menganyam ideologi dalam hidup dan kehidupannya secara cermat dan cerdas. Bahkan kurang meyakini nilai dan minus pemahaman ideologi dalam merajut perubahan sosial yang lebih baik.

Tentu berdampak dunia para pemimpin serba praktis pragmatis, tidak kaya nilai dan miskin makna. Dunia para pemimpin terjebak dalam nilai dan ideologi yang membelenggu kepentingan diri, kelompok dan golongan. Menerapkan kekuasaan beraroma feodal, hanya mengatasnamakan Rakyat, Umat dan demi Kepentingan Umum sekedar formalitas dan sebatas program dan anggaran.

Namun selesai jangka waktu program dan habis anggaran, serta berakhir periode kepemimpinan, sering Rakyat, Umat yang menderita, miskin, rawan pangan, gizi buruk, buta huruf, kering rohani, tidak mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik.

Para pemimpin sering tidak memperbaharui hidup secara maksimal dan berkacamata kuda dalam penghayatan nilai-nilai. Kualitas dunia para pemimpin yang tidak reformatif, sebagai dampak kurang cermat memahami ideologi, berujung ketidak-konsistenan berpikir dan bersikap.

Ketidak-konsistenan dalam mewujudkan hal-hal yang pernah dikumandangkan melalui janji-janji kampanye dan khotbah melalui mimbar kepada masyarakat. Kondisi demikian sesungguhnya menandakan sedang terjadi krisis nilai dan ideologi dalam dunia para pemimpin. Perlu kesadaran bahwa sesungguhnya semangat kehidupan purba dan spirit kekuasaan tradisional secara aktual sedang terjadi, dipraktekan dalam dunia para pemimpin di era sekarang.

Melalui kekuasaan yang diberikan rakyat dan umat, dunia para pemimpin mempraktekan kekuasaan yang menggejalakan pengutamaan kepentingan diri dan kelompok, menyederhanakan setiap pemecahan masalah sosial dengan anggaran (uang), kemudian tidak efisien dan efektif penggunaan untuk kepentingan Rakyat dan Umat. Karena dari lima agenda Reformasi 1998 (Amandemen UUD 1945, Hapus Dwi Fungsi ABRI, Percepat Pemilu, Pemerataan Pembangunan ke Daerah, Berantas Korupsi), hanya agenda pemeberantasan korupsi yang secara telanjang menampakan kegagalan pemerintah dari satu regim ke regim yang lain telah gagal untuk memberantas.

Feodalisme kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat dan memanipulasi keberadaan umat dengan anggaran, kenyataan lebih banyak diperuntukan jalan-jalan para pemimpin dengan dayang-dayang birokrasi, para pengawal politik, serta para utusan/mediator para penguasa dan pengusaha, serta kroni-kroni dari ibukota Negara sampai ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan secara khusus pula sulit terelakkan untuk Sulawesi Tenggara. 

Pawai kekuasaan yang tidak populis mencitrakan penikmatan status sosial yang diemban, menjadikan kepemimpinan kurang efisien dan efektif, terjadi hampir di setiap daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi di seluruh Indonesia. Kemudian dikumandangkan dalam pawai pemberitaan mengenai kerinduan dan romantisme kekangenan Rakyat dan Umat dalam setiap menjemput dan menerima para pemimpin yang jalan-jalan ke daerah dan desa-desa serta kelurahan.

Terluput dari pawai pemberitaan antara lain tentang bagaimana masyarakat di daerah dan desa-desa,kelurahan kesulitan memasarkan hasil pertanian, karena jalan raya rusak atau tidak ada jalan yang menghubungkan daerah basis pertanian dengan kediaman rakyat dan umat. Pada hal sesungguhnya hasil pertanian menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat, terutama juga untuk membiayai masa depan pendidikan anak-anak. Sekaligus dari hasil pertanian rakyat itu, dapat terantisipasi krisis pangan yang menggelobal bagi Indonesia.

Dalam diri para pemimpin melekat hakekat kemanusiaan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu sering menampilkan dunia para pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri, kelompok, golongan berdampak merugikan kepentingan sosial.

Sedangkan sebagai makhluk sosial mewarnai dunia para pemimpin mengutamakan kepentingan sosial dengan mengorbankan kepentingan diri dan keluarga, kelompok dan golongan. Walaupun realitas sosial menampilkan dunia para pemimpin lebih diliputi spirit keyakinan nilai purba berselimut nilai modern dengan baju ideologi kapitalis.

Tertampilkan kepentingan diri dan kelompok yang diutamakan, menyederhanakan pemecahan masalah dengan anggaran (uang), tanpa melalui kajian mendalam. Mudah ditebak bahwa terjadi kebocoran anggaran dan KKN tetap terus menggurita.

Namun masyarakat sudah paham bahwa hukum senantiasa belum mampu membantu clean government, karena terjebak dalam pola penegakan tebang pilih yang lebih mengutamakan Kepastian Hukum dengan mengabaikan Kegunaan Hukum. Apalagi wilayah-wilayah kekuasaan yang tidak dapat terjangkau dengan jaring-jaring hukum, bertumbuh subur praktek-praktek kekuasaan yang korup, praktek politik balas budi.

Secara rasional tentu dunia para pemimpin tidak mungkin mengorbankan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan diri untuk lebih mengutamakan kepentingan umum. Namun dalam berbangsa dan bernegara telah dikumandangkan jimat “kepentingan umum diletakan di atas kepentingan pribadi dan golongan”.

Jimat yang mengisyaratkan dunia para pemimpin dipenuhi roh tradisional berselimut nilai moderen dengan anyaman ideologi sosialis. Permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam berideologi mulai muncul. Apakah bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945 atas nama Bangsa Indonesia, berideolgi Sosialis atau berideologi Pancasila atau berideologi Kapitalis? Tentu jawabannya Ideologi Pancasila, yang dapat dipahami secara de yure sedangkan de facto belum tentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan muncul konsep pembangunan manusia seutuhnya sebagai bentuk pengamalan terhadap Pancasila yang dikedepankan oleh T.B Simatupang. Konsep demikian menghendaki dalam dunia para pemimpin harus mampu untuk menyeimbangkan kepentingan individu, kelompok dengan kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam arti antara kepentingan diri dan kelompok para pemimpin dengan kepentingan umum harus diseimbangkan. Apabila para pemimpin mampu menyeimbangkan, tentu terimplementasikan kepemimpinan yang bijaksana, kepemimpinan beridelogi Pancasila yang menyeimbangkan ideologi Kapitalis dengan ideologi Sosialis. Penerapan kepemimpinan manusia setengah dewa. Karena kalau kepemimpinan terjerembab dalam pengutamaan kekuasaan untuk kepentingan diri, keluarga, kelompok dan golongan, maka tentu lebih menghidupkan suasana setan kapitalisme. Begitupun kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan umum dengan mengabaikan kepentingan golongan dan kelompok, bahkan mengorbankan kepentingan diri dan keluarga, maka tentu lebih menghidupkan suasana iblis sosialisme. Di titik keseimbangan, menserasi-selaraskan kapitalisme dengan sosialisme, dapat ditemukan, terjadi pencapaian keadaan kehidupan kemanusiaan Pancasila.

Dengan demikian mungkin tidak akan pernah terjadi polemik yang tidak berkesimpulan: di kalangan elite politik tentang paham ekonomi kerakyatan dengan ekonomi neo liberal, di kalangan elite hukum tentang penenegakan kepastian hukum dengan kegunaan hukum, di dunia demokrasi tentang demokrasi procedural dengan demokrasi substantive, di dunia media-pers tentang informasi kapitalistik dengan informasi sosialistik, di dunia kampus tentang kajian kuantitatif dengan kualitatif.

Pancasila sebagai sebuah ideolgi dengan Lima Sila (KeTuhanan, KeManusiaan, Persatuan, Demokrasi, Keadilan Sosial) muncul di paruh abad 20, tercermati mengandung Nilai Lama (Purba, Tradisional) dan Nilai Baru ( Religius, Moderen). Dengan demikian Pancasila sebagai sebuah ideologi memediasi nilai moderen kapitalis (reinkarnasi nilai purba) dengan nilai moderen sosialis (sublimasi nilai tradisional). Peran keseimbangan demikian tercermati diperankan oleh agama Kristen (Nilai Religius) menengahi nilai Purba dengan nilai Tradisional dalam kehidupan masyarakat abad Pertengahan.

Tampil nilai Religius menawarkan keselamatan akhirat bagi masyarakat Barat di abad Pertengahan, yakni menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial, membuka jalan Nilai Modern.

Dalam cermatan jalan Nilai Modern mengiris masyarakat Islam Muhamadyah yang cendrung Kapitalis, penganut kristen yang kapitalis dengan masyarakat Islam Nahdatul Ulama yang cendrung Sosialis. Sedangkan penganut agama lain tercermati sebagai agama tradisi yang hierarkis (Hindu), dengan yang populis (Budha) dan berbagai kepercayaan lama yang mengadaptasi dengan Zaman Modern.

Dalam keterjebakan belenggu Nilai Purba versus Nilai Tradisional, belenggu Ideologi Kapitalis versus Ideologi Sosialis, maka Indonesia tampil Pancasila sebagai Ideologi Tengah. Ideologi yang merekat Kebhinekaan menjadi Tunggal Ika: yakni kebhinekaan agama, suku, keyakinan, daerah dapat bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menandakan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai Dunia Mini. Tercermati, Ideologi Tengah (Pancasila) sebagai jalan keseimbangan substansi Nilai Lama dan Nilai Baru, mendamaikan Ideologi Kapitalis dan Ideologi Sosialis. Kini tantangan bagi kualitas diri para pemimpin, mampukah mengimplementasikan Nilai dan Ideologi Pancasila untuk memerdekakan Rakyat dan Masyarakat: dari belenggu Kapitalis dan Neo Liberal, dari belenggu Sosialis dan Neo Komunis?

Artinya dunia para pemimpin tidak boleh memelihara pengutamaan kepentingan diri, kelompok, golongan dan tidak boleh menggunakan kekuasaan secara feodal mengatas-namakan Rakyat dan memanipulasi keberadaan Umat dengan menghalalkan cara. Rakyat dan Umat tidak boleh digunakan lagi sebagai selimut untuk kepentingan diri, kelompok, golongan yang berkuasa.

Dunia para Pemimpin harus bersih dari KKN. Penegakan hukum tidak boleh hanya mengutamakan aspek prosedural (Kepastian Hukum) atau hanya menekankan substansi hukum (Kegunaan Hukum). Melainkan harus menyeimbangkan Kepastian Hukum dengan Kegunaan Hukum demi mencapai Keadilan Hukum.

Berpolitik perlu keseimbangan Demokrasi Prosedural dengan Demokrasi Substantive menuju Keadilan Demokrasi. Praktek Ekonomi Kapitalis diseimbangkan dengan Ekonomi Sosialis, menuju Ekonomi Pancasila. Kehidupan Media Pers sebagai penyalur Informasi, harus menyeimbangkan Informasi Kapitalis dengan Informasi Kerakyatan (Sosialis), sehingga ada balance antara kepentingan Penguasa dengan Rakyat, antara Dunia Usaha dengan Konsumen, antara Pencari Keadilan dan Penegak Keadilan.

Di titik keseimbangan itu mengisyaratkan dunia para pemimpin adalah dunia orang-orang bijak, yang mampu menyeimbangkan dalam setiap upaya serasi-selaraskan kepentingan diri, kelompok, golongan dengan kepentingan umum. Dunia para pemimpin yang sadar menjalankan kewajiban secara baik untuk dapat menerima apa yang benar-benar menjadi hak-nya.

Patut menjadi perenungan para pemimpin: Apakah mau terus terjebak, tetap teranyam dalam Nilai dan Ideologi yang membelenggu? Atau mau mereformasi diri dalam Nilai dan Ideologi yang memerdekakan, memanusiakan? Ideologi yang menserasi-selaraskan Kapitalisme dengan Sosialisme. Ideologi Pancasila telah memerdekakan Bangsa Indonesia, menawarkan kehidupan masyarakat Postmoderen (abad XX —) yang penuh kemanusiaan. Dalam penghormatan hak asasi manusia, gender, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yang telah menjadi isu dunia (gelobal).

Masyarakat yang penuh keseimbangan antar nilai dan keserasi-selarasan antar ideologi di samping memerlukan dekonstruksi untuk rekonstruksi sesuai perubahan sosial yang kontekstual. Karena itu manusia dan masyarakat kemodern-moderenan memang tidak modern, juga ketradisionalan memang tidak modern, apalagi mengabaikan aspek religius (agama). Begitupun cahaya kereligiusan tetap mengakar ke tradisi dengan terang modern, sehingga aspek religius dapat menjadi keyakinan dan harapan (optimisme) manusia dan masyarakat dalam kegelapan tradisi dan kegulitaan modern. Akhirnya, saya ucapkan selamat berpesta demokrasi untuk kota BauBau dan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam momentum suksesi tahun 2012 semoga hasil pemilukada membuahkan para pemimpin yang di dambakan.

*)..Curiculum Vitae maka saya berikan sebagai berikut:

1. Mantan Dansatmenwa Mulawrman tahun 1994-2009 yang merupakan penggagas Kegiatan Bakti Resimen Manunggal Pertama Kalimantan Timur Tahun 2006
2. Mantan Ketua Senat Mahasiswa IKIP PGRI Kaltim Tahun 1996
3. Mantan Ketua Bidang Kewira Usahaan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Samarinda Tahun 1997-1998
4. Mantan Pengurus Pimpinan Majelis Daerah KAHMI Kota Samarinda Tahun 2004
5. Saat ini Pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Timur
6. Deklarator Pendiri Organisasi Himpunan Mahasiswa Buton Kalimantan Timur Tahun 1998
7. Konseptor Pemberdayaan organisasi Himpunan Warga Buton Samarinda yang Sekarang Menduduki Ketua 1 dengan Ketua Umum HWBS adalah Dr. La Sina, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
8. Konseptor Pemberdayaan organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur dengan Ketua Umum Prof. Dr. Zamruddin Hasid, SE, SU Rektor Universitas Mulawarman Samarinda
9. Ketua Umum sekaligus Deklarator Organisasi IKatan Mahasiswa Pelajar Pemuda-pemudi Anak Negeri Wakatobi "IMPPIAN WAKATOBI" Kalimantan Timur.
10. Saat ini Pengurus KNPI Kaltim
11. Menjadi Pengurus pada beberapa organisasi paguyuban Tokoh dan kepemudaan Masyarakat Kalimantan Timur baik level tingkat I maupun Tingkat II
12. Profesi Definitif Sebagai PNS yakni Guru/Dosen per Januari 2010
13. Penyaji atau Instruktur pada berbagai level organisasi kemahasiswaan di Samarinda Kalimantan Timur
14. Bia Wakatobi dengan nama Lengkap La Bia, S.Pd, M.Si pada Magister Ilmu Ekonomi Keuangan Islam Universitas Mulawarman, saat ini menempuh Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Pascasarjana Universitas Mulawarman Samarinda.

Sumber : http://www.facebook.com/groups/beritawakatobi/